oleh

Kontraktor dan PPK di Proyek Taman Megawati Amurang Dinilai Remehkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja

MINSEL, TelusurNews – Di tengah upaya pemerintah berusaha mengurangi penyebaran virus covid-19, justru terpantau banyak proyek di Kabupaten Minahasa Selatan yang terkesan tidak mengikuti Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan protokol kesehatan. Sistem Manajemen K3 diduga tidak diterapkan secara benar oleh pelaksana. Terkesan diremehkan.

Seperti terpantau di proyek pengerjaan Taman Megawati Fun Dream World di pusat kota Amurang. Sebagian besar pekerja tidak menggunakan helm kerja, tidak memakai masker, dan tidak memakai boot kerja serta banyak hal lainnya yang diduga kurang terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek tersebut. Dan itu diduga berpotensi terjadi kecelakaan kerja.

Ini disinyalir menjadi tanggung jawab pihak ketiga (kontraktor) dan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK), yang nampaknya terkesan tidak profesional dan amburadul terkait atribut K3.

Proyek bernilai Rp. 8.863.211.000 ini, sebagaimana tertera di papan (plang) anggaran dimenangkan oleh PT. Samudra Abadi Sejahtera, sedang pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sebagai (PPK) diketahui adalah Hence Tumbelaka, pegawai Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Selatan.

Berbagai pihak kemudian mempertanyakan kinerja dan kemampuan kontraktor serta fungsi PPK dalam mega proyek pembuatan Fun Dream World Megawati pusat Kota Amurang tersebut. Baik kontraktor dan PPK dianggap kurang profesional dalam mengerjakan proyek bernilai milyaran rupiah tersebut.

“Jika kelengkapan kerja saja tidak diperhatikan, bagaimana keselamatan kerja para tukang,” ungkap Yosep L, Ketua LI-TIPIKOR Wilayah Indonesia Timur kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Sayangnya pihak kontraktor saat ini sulit dihubungi untuk mengkonfirmasikan hal tersebut, begitupun PPK Hence Tumbelaka terkesan menghindar terhadap wartawan setiap kali ingin menanyakan terkait atribut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang terpantau tidak lengkap digunakan para pekerja di lokasi.

Banyak pihak kemudian berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan untuk lebih selektif terhadap calon penerima tender nantinya, dan mengevaluasi kinerja setiap PPK proyek, jangan sampai terkesan remeh terhadap pentingnya SM K3 yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Menurut Ketua LI-TIPIKOR Wilayah Indonesia Timur Yosep L, kontraktor dan PPK tidak boleh meremehkan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Ia kemudian meminta Pemkab untuk mengevaluasi baik kontraktor maupun PPK proyek tersebut.

“Ini merupakan suatu pelanggaran, aturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar, memang kelihatannya seperti hanya hal kecil saja, tapi apa yang telah diatur undang-undang, janganlah kita main-main dengan undang-undang, kami LI-TIPIKOR akan pantau terus terkait berbagai kebijakan menyangkut kepentingan rakyat,” tegas Yosep.

Untuk diketahui terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) huruf a.

Juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pasal 5.

Terkait aturan dan undang-undang tersebut ada sanksi yang disediakan apabila melanggar aturan yang sudah dibuat. (toar/***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed