MINSEL, Telusur News- Warga masyarakat Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mendesak oknum Plt Hukum Tua (Kumtua) Jessy Pangkey untuk dievaluasi dan segera diganti oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Camat Tumpaan.
Warga menilai oknum Kumtua tersebut sudah tidak pantas untuk memimpin Desa Tumpaan Baru, dikarenakan banyaknya indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Kumtua tersebut. Mulai dari tidak transparannya pengelolaan Dana Desa (Dandes), hingga penyaluran bantuan yang tidak jelas, dan dugaan lain seperti penyalahgunaan Anggaran Dana Desa pada kegiatan proyek fisik.
Sebelumnya warga menyoroti dugaan penyelewengan BumDes dan Ketahanan Pangan. Warga mempertanyakan hingga saat ini pertanggungjawaban anggaran BumDes 2023 yang tidak ada kejelasan.
Bahkan pengurus BumDes disinyalir dikelola oleh orang terdekat oknum Plt Kumtua.
“Pengurus BumDes orang dalam rumah samua, adiknya yang ketua pengurus,” beber salah satu tokoh masyarakat Desa Tumpaan Baru, beberapa waktu yang lalu.
Anggaran Program Ketahanan Pangan sendiri, hingga saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang jelas. Sebelumnya, oknum Kumtua Jessy pernah mengaku bahwa Ketahanan Pangan Hewani Ternak Babi gagal panen akibat wabah, namun warga berkata lain.
“Tidak ada pembagian (hewani) babi, kandang kan cuma di situ (di rumah Kumtua), kalau memang bilang (babi) mati karena wabah penyakit, nah sekarang mana dokumentasinya, kalau lapor mati karena dipotong tidak masuk akal, tidak bisa masuk dalam dokumentasi,” ujar Wakil Badan Permusyawartan Desa (BPD) Tumpaan Baru, Semi Sarumaha, Sabtu (27/04/2024).
Kata warga, justru sebelumya oknum Kumtua sudah sempat mempublikasikan proses Ketahanan Pangan, tapi entah kenapa akhirnya dinyatakan gagal panen.
“(Hewani) Babi kemarin ada, (kumtua) sudah posting (di media sosial) jual (hewani) babi, tapi bagi hasilnya kami tidak tau, masalah jagung juga kemarin, tidak pernah saya lihat jagung,” tambahnya.
Warga curiga bila hasil Ketahanan Pangan hanya dimanfaatkan pribadi oleh oknum Kumtua tersebut. Sebab, bila hanya berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mungkin saja bisa direkayasa.
“Kami kan minta laporan ketika program itu dicanangkan, kami hanya tinggal dengar ada Ketahanan Pangan (hewani) babi, terus baru-baru (katanya) ada jagung, maksud kami masukkan itu laporan, bukan LPJ yang kami maksud tapi laporan kinerja pemerintah, selama setahun apa saja yang dibuat,” lanjut Sarumaha.
Hingga saat ini BPD menanti pertanggungjawaban oknum Plt Kumtua yang belum juga menyampaikan terkait BumDes dan Ketahanan Pangan 2023.
“Kemarin kami sudah minta sampaikan itu BumDes, kata Kumtua Oh iya nanti akan disampaikan laporannya, tapi sampai siang ini pun tidak pernah. Kita mau Pemerintah Desa lebih terbuka, lebih transparan,” katanya.
Tidak hanya BumDes dan Ketahanan Pangan, warga dan BPD Tumpaan Baru, (sebagai bentuk pengawasan kinerja Pemerintah Desa), kemudian menyoroti terkait pengerjaan fisik Peningkatan Prasarana Jalan Desa Paving Blok.
Warga menduga ada penyimpangan yang sengaja dilakukan di proyek fisik bernilai ratusan juta tersebut. 2 (dua) titik pengerjaan, yaitu di lingkungan (jaga) 4 dan jaga 8 terindikasi ada dugaan pelanggaran.
Di Jaga 4 contohnya, pengerjaan Jalan Paving Blok dengan panjang 130 meter menggunakan anggaran sebesar Rp. 111.784.400, atau terbilang (seratus sebelas juta tujuh puluh delapan dan empat ratus rupiah). Namun, menurut warga setempat, volume pengerjaannya hanya berkisar tiga puluhan meter panjangnya.
“Kami sudah sempat ukur di situ hanya sekitar 30 an meter,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Tumpaan Baru yang namanya tidak ingin disebutkan, di hari yang sama.
Sama halnya juga pengerjaan di lokasi Jaga 8. Tertera di papan informasi bahwa panjang Jalan Paving 150 meter, menggunakan anggaran sebesar Rp. 116.436.050, atau terbilang (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dan lima puluh rupiah), namun warga menduga dan mempertanyakan volume panjangnya yang tidak sesuai dengan papan proyek.
“Tidak sampai (150 meter), yah kalau di papan (plang) begitu, terus tidak sama (hasil pengerjaan) dengan di papan, berarti kira-kira dikemanakan sisa (anggaran) itu,” ujar Jamil, salah satu anggota BPD.
Para keterwakilan masyarakat Desa Tumpaan Baru ini kemudian menanti itikat baik dari oknum Plt Kumtua Jessy Pangkey untuk mempertanggungjawabkan terkait semua dugaan tersebut. BPD pun menunggu hingga dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa dan ingin mempertanyakan semua hal itu.
Sebab, tidak hanya yang disebutkan diatas, ternyata ada hal lain yang menjadi keluhan masyarakat, diantaranya terkait penyaluran bantuan beras, dan BLT yang kerap dilakukan di rumah oknum Plt Kumtua. Dan banyak hal lain yang masyarakat keluhkan. Salah satunya yang hangat jadi sorotan warga yaitu gaji dan tunjangan Perangkat Desa yang kerap dipotong sepihak oleh oknum Plt Hukum Tua tersebut. Pemotongan juga tidak pernah dibahas di rapat resmi Pemerintah Desa.
Selain itu, disinyalir ada sekitar 5 posisi Kepala Jaga (pala) yang sudah lama kosong, yang hingga saat ini belum terisi posisinya, namun diduga anggaran gaji dan tunjangannya tetap berjalan. Yang menjadi pertanyaan, kemana anggaran tersebut bermuara?
Kuat dugaan kesemua anggaran bermuara ke kantong pribadi oknum Kumtua tersebut.
Masyarakat kemudian menuntut Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan untuk turun langsung memeriksa seluruh keluhan masyarakat terkait dugaan-dugaan yang ada.
“Sebenarnya Inspektorat datang periksa, harus turun lapangan, jangan cuma pembiaran begitu, maka dia (Kumtua) akan bikin terus,” pungkas warga.
Menanggapi keluhan masyarakat Desa Tumpaan Baru, Camat Tumpaan Terry Lolowang menyayangkan kinerja oknum Plt Kumtua Jessy Pangkey seperti itu.
Menurutnya, selama ini oknum Kumtua Jessy memang sudah tidak pernah bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Tumpaan.
“Saya kurang suka dengan cara begitu, apa maksud dia (Kumtua), sebenarnya satu rumah keluarga besar Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mesti ada koordinasi, masa ada kegiatan di desa tidak ada koordinasi, apakah pandang enteng (anggap remeh) atau ada tanda tanya,” ujar Lolowang, lewat sambungan telepon seluler di nomor pribadinya.
Lolowang menyayangkan ada begitu banyak keluhan masyarakat Desa Tumpaan Baru ketika Camat turun berkunjung ke desa tersebut.
“Saya sering turun, sudah banyak keluhan, pertama penyaluran-penyaluran, BLT, penyaluran Bantuan Bupati yang terakhir itu Desember,” ungkapnya.
Ia berharap supaya Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar untuk mengevaluasi kinerja oknum Plt Kumtua Jessy Pangkey.
“Itu sebenarnya evaluasi kalau menurut saya, kalau Kumtua sudah seperti itu, cuma semua dikembalikan ke Pimpinan, tapi kalau boleh dievaluasi,” pintanya.
Plt Kumtua Jessy Pangkey hingga saat ini sulit untuk dimintai tanggapan. Bahkan nomor Wartawan media ini diduga telah diblokir oleh oknum Plt Kumtua tersebut. Sehingga kesulitan untuk dimintai keterangan.
Penulis : Toar Lengkong
Editor : Toar Lengkong
