Pemerintah Kota Bekasi mengadakan Forum Konsultasi Publik guna menyusun rencana pembangunan strategis untuk tahun 2027. Acara yang digelar dengan semangat penghematan anggaran ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendengar langsung masukan dari berbagai lapisan masyarakat atau stakeholder, (12/2/2026) di Ruang Nonon Sonthani Gedung Pemerintahan Kota Bekasi.
Usai acara, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Dicky Irawan menjelaskan bahwa forum ini sangat penting untuk menyelaraskan antara usulan masyarakat dengan kemampuan anggaran daerah. Mengingat banyaknya usulan yang masuk, pemerintah harus jeli dalam menentukan skala prioritas.
”Definisi forum konsultasi publik itu adalah bagaimana kita menerima masukan dan juga mungkin kesepakatan atas apa yang sudah kita rumuskan, baik itu isu strategis maupun strateginya,” ujar Dicky.
Ia menambahkan bahwa usulan pembangunan ini merupakan kumpulan aspirasi yang berjenjang. Mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga hasil reses anggota DPRD. Namun, ia mengakui adanya tantangan besar dalam hal pendanaan.
”Usulan itu banyak sekali, tapi kemampuan sumber daya kita terbatas, terutama anggaran pendapatan (PAD). Itu tidak pernah sebanding dengan banyaknya usulan kebutuhan warga,” tambahnya.
Meski banyak aspirasi yang masuk, masalah klasik seperti banjir dan kemacetan tetap menjadi sorotan utama yang akan dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menetapkan lima fokus utama dalam dokumen RPJMD, di antaranya Peningkatan mutu aksesibilitas pendidikan, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, Penanganan masalah stunting dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemerintah Kota Bekasi juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tepat waktu, sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peraturan kementerian.
”Target kita memang menyelesaikan produk perencanaan atau RKPD itu tepat waktu. Kita harus menyelesaikannya di minggu keempat bulan Juni,” tegas Dicky.
Ada yang menarik dalam pelaksanaan forum kali ini. Acara dilaksanakan dengan konsep penghematan agar anggaran, pelaksanaan cukup di ruangan gedung milik pemerintah.
”Kita punya semangat penghematan. Pak Walikota berkomitmen agar semua belanja (daerah) itu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Terima Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Wujudkan Kedaulatan Pangan Selamat Datang Presiden RI di Tanah Kelahiran Sang Penjahit Bendera Merah Putih Peradi Nusantara Menjalin Kemitraan dengan Ombudsman RI untuk Menguatkan Peran Advokasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Menangani Stunting melalui Kolaborasi dan Komitmen di Puskesmas Bantargebang
