Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Arief Maulana, melalui Kepala Bidang Pengendalian Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Sunaryo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang akan menjadi sasaran penertiban hingga penghujung tahun ini.
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut mencakup berbagai proyek infrastruktur penting demi kepentingan masyarakat luas.
”Berarti yang paling terdekat adalah Pondok Mitra Lestari ya, itu dalam upaya pembuatan tanggul darurat oleh BWSCC,” ujar Sunaryo saat ditemui di kantornya, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, selain pembangunan tanggul darurat di Pondok Mitra Lestari, agenda penertiban dan penataan berikutnya juga menyasar sektor pengamanan aset dan fasilitas umum. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan Polsek Mustikajaya serta fasilitas sanitasi di kawasan Medan Satria.
”Kemudian yang kedua adalah pembangunan Polsek Mustikajaya. Nah, kemudian yang ketiga toilet di Medan Satria, Medan Satria ya,” tambahnya merinci lokasi penataan.
Sunaryo melanjutkan, agenda penertiban keempat yang masuk dalam daftar prioritas adalah kelanjutan proyek pembangunan jalan di kawasan Margamulia. Proyek infrastruktur jalan ini direncanakan membentang mulai dari Titian hingga Jalan Perjuangan.
”Lanjutan pembangunan jalan di Margamulya. Ya, mulai dari Titian sampai Jalan Perjuangan,” kata Sunaryo.
”Nah, itu sudah, sudah kita lakukan sosialisasi, tinggal kita menunggu action-nya di akhir tahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sunaryo menegaskan bahwa kegiatan penertiban di lapangan tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui prosedur persuasif yang panjang. Langkah-langkah awal seperti sosialisasi intensif, pemberian imbauan, hingga teguran berjenjang telah ditempuh sebelum dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
”Langsung melakukan penertiban, penertiban yang tentunya sebelumnya sudah didahului oleh beberapa langkah-langkah seperti sosialisasi, himbauan, teguran 1 2 3 sampai dengan surat perintah pembongkaran,” jelasnya.
Pihaknya berharap melalui rangkaian sosialisasi yang masif, para penghuni atau pemilik bangunan di lokasi target dapat melakukan pembongkaran secara mandiri. Dengan demikian, proses penertiban resmi di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan atau gesekan berarti.
