JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Kemnaker juga menyiapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh pemerintah, termasuk sertifikasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FTPVI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Program pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan keterampilan yang relevan, peserta diharapkan memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja.
Untuk menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan industri, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI). Data tersebut membantu memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang diperlukan dunia usaha dan industri.
Yassierli menjelaskan bahwa keterampilan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menilai kesesuaian calon tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan. Pendekatan skill-first menitikberatkan pada kompetensi seseorang sebagai pertimbangan dalam proses tersebut.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” lanjut Yassierli.
Penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha agar kompetensi yang dikembangkan semakin relevan dengan kebutuhan industri.
Biro Humas Kemnaker
