JAKARTA – Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melindungi hukum hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia.
“Tanah ulayat mengandung nilai-nilai kepemilikan secara komunal yang merefleksikan ikatan mendalam antara masyarakat adat dengan lingkungannya sendiri,” ujar Menteri AHY dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (24/09/2024).
“Saat ini, kita telah menerbitkan 41 Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat yang mencakup luasan hampir 972 hektare di tujuh provinsi,” tambah Menteri ATR/ Kepala BPN.
Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, dan Aceh.
Menteri AHY menyebut upaya pendaftaran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat ini sebagai bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah juga perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat.
Capaian pendaftaran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat ini selaras dengan capaian legalisasi aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di mana, Kementerian ATR/BPN telah melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir.
Adapun Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema “Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang juga sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia.
Turut mengikuti Upacara Peringatan HANTARU 2024, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; undangan yang hadir dari mitra Kementerian ATR/BPN; para purnabakti yang menerima penghargaan; dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)
