Ketua Pokja Wartawan Kota Bekasi, Ainsyam, kritisi penerapan prosedur keamanan yang dinilai kontraproduktif dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Kota Bekasi – Penerapan sistem keamanan yang sangat ketat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menuai sorotan dan kritik tajam dari kalangan jurnalis. Prosedur pengamanan ini dinilai kaku, berlebihan, dan berpotensi menghambat tugas jurnalistik dalam mendapatkan informasi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana di Kantor Satpol PP Kota Bekasi kini terasa tidak ramah bagi tamu maupun awak media. Setiap orang yang hendak memasuki area kantor dihadapkan dengan pemeriksaan berlapis. Di pintu masuk utama, telah dipasang alat pengaman, serta dijaga (ketat) oleh personel Satuan Pengamanan (Satpam) berseragam lengkap.
Akses masuk dijaga oleh seorang petugas Satpam (baju kuning) yang tampak mengawasi setiap pergerakan.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kota Bekasi, Ainsyam, secara tegas mengecam kebijakan keamanan yang dinilai berlebihan ini. Ia menilai tindakan tersebut kontraproduktif dengan peran Satpol PP sebagai lembaga pelayanan masyarakat dan mitra strategis media.
“Kami memahami pentingnya keamanan di lingkungan kantor pemerintah. Namun, apa yang diterapkan di Kantor Satpol PP Kota Bekasi ini sudah sangat berlebihan dan kaku. Ini bukan lagi pengamanan, melainkan pembatasan akses yang tidak perlu. Wartawan seolah dianggap musuh yang harus diperiksa sedemikian rupa sebelum masuk. Jelas ini menghambat kami dalam menjalankan tugas,” ujar Ainsyam, Selasa (01/09/2026) siang.
Ainsyam menekankan bahwa prosedur keamanan yang kaku ini bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ia meminta kepada pihak Satpol PP Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi dan memberikan kelonggaran, khususnya bagi insan pers yang memiliki hak untuk mencari dan menyebarkan informasi.
“Sesuai dengan KEJ (Kode Etik Jurnalistik), wartawan berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Keamanan yang paranoid seperti ini membuat wartawan kesulitan untuk melakukan konfirmasi berita dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak Satpol PP. Kami meminta kebijakan ini ditinjau ulang agar akses pers tidak terhambat,” tambah Ainsyam.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut. Pintu masuk utama yang dilengkapi alat pengaman tetap dioperasikan dengan prosedur yang sama ketatnya.
Terima Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Wujudkan Kedaulatan Pangan Selamat Datang Presiden RI di Tanah Kelahiran Sang Penjahit Bendera Merah Putih Peradi Nusantara Menjalin Kemitraan dengan Ombudsman RI untuk Menguatkan Peran Advokasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Menangani Stunting melalui Kolaborasi dan Komitmen di Puskesmas Bantargebang
