KOTA BEKASI — Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi mencatatkan tiga program utama pada Bidang Perindustrian yang direncanakan sejak Januari hingga September telah dan sedang terealisasi.
Tiga agenda tersebut meliputi Lomba Food Ethnic, Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta Fasilitasi Sertifikasi bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Tomo, mewakili Kepala Bidang Perindustrian Disdagperin Kota Bekasi, menjelaskan bahwa dua program awal telah rampung dilaksanakan.
”Yang sudah terealisasi yaitu lomba Food Ethnic tingkat PKK Kecamatan se-Kota Bekasi, itu sudah berjalan. Terus sosialisasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sesuai Perpres,” ujar Tomo, Selasa (22/09/2026) di ruang kerjanya.
Untuk kegiatan Food Ethnic, pemenang di tingkat kota nantinya diproyeksikan untuk mewakili Kota Bekasi ke tingkat Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, sosialisasi TKDN digelar untuk memberikan pemahaman regulasi kepada para pelaku industri dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perindustrian.
Saat ini, fokus utama Disdagperin Kota Bekasi berada pada program fasilitasi sertifikasi IKM yang meliputi pengurusan ISO, SNI, hingga HACCP. Seluruh pembiayaan program ini ditanggung penuh oleh APBD Kota Bekasi sehingga pelaku usaha tidak dikenakan biaya.
”Yang masih berjalan saat ini adalah fasilitasi sertifikasi untuk para pelaku usaha IKM. Ini kegiatan akhir kita,” jelas Tomo.
Proses seleksi sertifikasi ini telah dimulai sejak Juli dengan pendaftaran terbuka secara daring. Dari sekitar 150 pelaku IKM yang mendaftar, tim kurator dan konsultan melakukan seleksi berkas serta verifikasi lapangan hingga menetapkan 12 IKM terbaik yang berhak melanjutkan ke tahap sertifikasi.
”Dari 150 pendaftar lewat Bitly, kita seleksi berkas dan peninjauan lapangan bersama konsultan. Terpilih 12 IKM yang benar-benar siap. Saat ini proses menuju penerbitan sertifikat dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) masih terus berjalan,” pungkas Tomo.
Pelaksanaan seluruh agenda di awal hingga pertengahan tahun ini sengaja dirancang agar penyerapan program dapat berjalan optimal tanpa terburu-buru mendekati batas akhir tahun anggaran.
