dr. Janet Stanzah: Peningkatan PAD Kota Bekasi Tak Harus Membebankan Masyarakat Dengan Menaikan Pajak

- Jurnalis

Selasa, 12 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Komisi III memegang peranan penting dalam menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan karena semua roda pemerintahan dapat berjalan lancar dengan adanya anggaran dan keuangan daerah yang baik

Peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak baik pada pemberian fasilitas daerah seperti Kesehatan gratis (melalui BPJS PBI ), pendidikan gratis dan fasilitas lainnya untuk warga Kota Bekasi.

Rapat Komisi III DPRD Kota Bekasi bersama Bapenda, Senin(11.07/2022) membahas target-target dan pencapaian PAD kota Bekasi.

Anggota Komisi III, dr. Janet Stanzah menghimbau agar pemerintah Kota BEKASI lebih teliti dan detail dalam menyuguhkan data dan analisa pencapaian PAD kota Bekasi kepada anggota DPRD Kota Bekasi

Baca Juga :  PWI Bekasi Raya Siap Gelar Dialog Publik Soal Transparansi dan Realisasi Dana CSR di Kota Bekasi

“Saya juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bekasi dalam hal upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) tidak serta merta harus menaikkan semua jenis pajak seperti pajak PBB, pajak Reklame dan pajak-pajak lain nya yang akhirnya membebankan masyarakat sebagai wajib pajak, melainkan terus berupaya menyadarkan warga masyarakat untuk taat pajak dan mensosialisasikan gunanya pajak teesebut sekaligus mencari wajib pajak yang baru atau masyarakat,” ungkap dr. Janet Stanzah, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi.

Baca Juga :  Akibat Konsumsi Sabu , Kapolsek Sepatan Diperiksa dan di Copot Jabatannya

Dokter Spesialis Perawatan Kecantikan ini juga memaparkan bahwa sistem pembayaran pajak secara online harus didukung oleh sistem pengawasan yang baik terhadap wajib pajak agar dapat mendongkrak peningkatan PAD, katanya.

“Kerja sama lintas OPD sangat diperlukan seperti bagaimana Bapenda bekerja sama dengan BPKAD, Dinas pedagangan maupun dinas Koperasi dan UMKM untuk memanfaatkan aset aset kota yang masih terbengkalai dan belum dikelola dengan baik dan turut mendukung pembinaan kepada pengusaha UMKM agar dapat meningkatkan PAD Kota Bekasi,” pungkas dr. Janet Stanzah. (Red/Stz)

Berita Terkait

Gebrak Pasar Pasar Baru Bekasi Catat Transaksi Rp129,9 Juta, Dorong Perputaran Ekonomi Pedagang Lokal
Bawaslu Minsel Diduga Pakai Perusahaan Bodong dan Barang Pengadaan Bekas Saat Pilkada 2024
HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4
Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan
Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan
Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan
Japnas Bekasi Dilantik, Temy Hermanto: Perkuat Jaringan, Besarkan Pengusaha Bekasi
Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 17:34 WIB

Gebrak Pasar Pasar Baru Bekasi Catat Transaksi Rp129,9 Juta, Dorong Perputaran Ekonomi Pedagang Lokal

Selasa, 15 September 2026 - 09:48 WIB

Bawaslu Minsel Diduga Pakai Perusahaan Bodong dan Barang Pengadaan Bekas Saat Pilkada 2024

Sabtu, 12 September 2026 - 14:42 WIB

HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4

Kamis, 10 September 2026 - 13:34 WIB

Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan

Kamis, 10 September 2026 - 12:12 WIB

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan

Berita Terbaru