BEKASI — Mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) akan menggelar diskusi publik nasional bertajuk: “Penguatan Pencapaian Program Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045” menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka.
Forum strategis ini akan menghadirkan para petinggi penegak hukum nasional seperti perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi III DPR RI, serta pakar-pakar hukum dan konstitusi terkemuka di Indonesia. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog terbuka dan kritis dalam rangka mendukung pemerintahan yang bersih, kuat, dan berpihak pada rakyat.
Selain membahas program-program prioritas Prabowo-Gibran, seperti ketahanan pangan, reformasi birokrasi, hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi desa, dan pelayanan kesehatan gratis. Diskusi ini akan memfokuskan perhatian pada isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai syarat utama tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, mengemukakan pentingnya penguatan peran media dan wartawan dalam mengawal seluruh proses pembangunan nasional. Hal itu di katakan saat diskusi santai bersama Ketua Umum LAKI di salah satu cafe di Kota Bekasi, Senin (28/7/2025).
“Pers harus hadir sebagai mitra strategis dan penjaga moral demokrasi. Dalam era baru ini, wartawan dituntut untuk lebih kritis, faktual, dan konsisten dalam mengawal agenda-agenda besar negara, terutama yang menyangkut pemberantasan korupsi dan penegakan hukum,” kata Ade Muksin.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdulah, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk mendorong praktik pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Indonesia Emas hanya bisa tercapai jika korupsi diberantas secara serius. Kami siap menghadirkan tokoh-tokoh kunci penegakan hukum dan pakar hukum nasional dalam diskusi ini untuk memberikan pencerahan dan arah kebijakan yang strategis,” ujarnya.
Diskusi ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan lembaga terkait mengenai penguatan integritas aparatur negara, reformasi kelembagaan hukum, serta perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai salah satu elemen demokrasi yang esensial.
PWI Bekasi Raya dan DPP LAKI menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan para petinggi penegak hukum dan pakar hukum nasional dalam forum tersebut.
Tempat pelaksanaan akan digelar di salah satu hotel di Kota Bekasi, sebagai bentuk keseriusan dalam menghadirkan diskusi yang berkelas, inklusif, dan berdampak.
Waktu dan tanggal pelaksanaan akan ditentukan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. (Red)
