KOTA BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar Dialog Publik dan Diskusi Media bertema “Transparansi Pengelolaan CSR di Kota Bekasi: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat”, Kamis (9/10/2025), di Aula PWI Bekasi Raya.
Namun, kegiatan tersebut berlangsung tanpa kehadiran langsung Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, yang sebelumnya dijadwalkan menjadi salah satu narasumber utama.
Menurut panitia, Wali Kota mendadak berhalangan hadir karena panggilan dari Gubernur Jawa Barat yang tidak dapat diwakilkan. Sebagai pengganti, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T., hadir mewakili Wali Kota.
Sementara Saut Hutajulu, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, mewakili Sekda Drs. Junaedi. Hadir pula Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., yang menyampaikan pandangan penting terkait perlunya regulasi dan pengawasan bersama atas pengelolaan CSR di tingkat daerah.
Ketua PWI: Etika Komunikasi Publik Perlu Ditegakkan
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyayangkan ketidakhadiran langsung Wali Kota, terutama dalam forum yang membahas isu strategis terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR.
“Kami memahami agenda Gubernur, tetapi secara etika komunikasi publik, semestinya Wali Kota bisa meluangkan waktu untuk menyapa atau menyampaikan pandangan langsung, bahkan secara daring. Publik menunggu penjelasan dari pemimpin daerah, bukan sekadar perwakilan birokrat,” ujar Ade, Jumat (10/9/2025).
Ade menegaskan bahwa forum yang diinisiasi PWI bukan ruang kritik, tetapi sarana dialog konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
“Ini soal kepercayaan publik terhadap tata kelola CSR. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci. Wali Kota seharusnya melihat ini sebagai momentum membangun komitmen bersama,” tambahnya.
PWI Dorong Keterbukaan dan Tata Kelola CSR yang Akuntabel
Sebagai organisasi profesi wartawan, PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga independensi, fungsi kontrol sosial, dan ruang dialog publik yang sehat.
PWI akan menyusun catatan resmi dan rekomendasi kebijakan hasil dialog publik untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.
“Kami akan terus mendorong agar mekanisme pelaporan dan pemanfaatan dana CSR bisa diakses publik. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal integritas pemerintahan,” tegas Ade Muksin.
Dialog publik ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar dana CSR benar-benar dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan sosial di Kota Bekasi.
PWI Bekasi Raya berkomitmen menjaga ruang komunikasi publik yang terbuka, kritis, dan konstruktif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah. (Red)
