JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo, menegaskan Pemuda Pancasila berkomitmen penuh untuk bergerak aktif dalam mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan, program makan bergizi nasional, dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Pemuda Pancasila siap menjadi kekuatan sosial yang terorganisir untuk memastikan setiap program pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar menyentuh kehidupan rakyat di akar rumput.
“Asta Cita bukan sekadar dokumen visi politik, tetapi arah baru pembangunan yang menuntut peran aktif masyarakat. Dengan jaringan struktural hingga ke tingkat desa, Pemuda Pancasila siap menjadi motor sosial yang ikut memastikan Asta Cita berjalan nyata di lapangan, terutama dalam hal kedaulatan pangan dan peningkatan gizi rakyat,” ujar Bamsoet usai menghadiri pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) ke-XI Pemuda Pancasila di Jakarta, Senin (27/10/25).
Hadir antara lain Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar dan Yorrys Raweyai, Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman, Ketua Pelaksana Mubes Ahmad Ali, mantan Ketua DPR RI Agung Laksono, Anggota DPR RI Robert Kardinal, Roberth Rouw, Musa Rajekshah dan Muslim.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai lebih dari 54 juta ton gabah kering giling, meningkat 3,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Produksi jagung juga naik menjadi 24,6 juta ton, sementara produktivitas kedelai masih tertinggal di angka 278 ribu ton. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional, terutama jika diintegrasikan dengan program makan bergizi dan Koperasi Merah Putih.
Namun, di sisi lain, angka stunting nasional masih menjadi persoalan yang harus dibenahi pemerintah. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting berada di 19,8 persen, turun dari 21,6 persen pada 2022, namun masih jauh dari target 14 persen pada 2029.
“Ini bukan sekadar urusan gizi. Ini persoalan kedaulatan bangsa. Anak-anak yang kekurangan gizi hari ini adalah produktivitas yang hilang di masa depan,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, peran Pemuda Pancasila akan sangat strategis dalam memperkuat rantai distribusi pangan dan memastikan program gizi berjalan efisien di tingkat desa. Pemuda Pancasila yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa ini akan difokuskan untuk membantu pembangunan “Gudang Gizi Desa”, yaitu pusat penyimpanan dan distribusi bahan pangan lokal yang terkoneksi dengan dapur sekolah dan posyandu.
“Kami punya kader di setiap wilayah yang bisa bergerak cepat. Di bawah program ‘Gudang Gizi Desa’, Pemuda Pancasila akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Koperasi Merah Putih untuk menjamin ketersediaan bahan pangan segar di tingkat lokal,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pendekatan berbasis data dan transparansi publik menjadi kunci agar program nasional, seperti makan bergizi gratis tidak kehilangan kredibilitas di mata masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan urusan kementerian saja. Ini urusan seluruh bangsa. Pemuda Pancasila siap berada di garis depan untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat,” pungkas Bamsoet. (*)
