Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua

- Jurnalis

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024). Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI ini membahas pengawasan atas pelaksanaan program Reforma Agraria dan konflik pertanahan di daerah.

Di awal sambutannya, Menteri AHY mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Anggota Komite I DPD RI dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria. Ia pun menyatakan bahwa program Reforma Agraria akan selalu berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

“Bagi masyarakat, kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha, sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat. Begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha, akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi, yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam implementasinya, rasa keadilan harus tercipta, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Itulah yang saya sebut sebagai ‘Keadilan untuk semua’ dan ‘Kesejahteraan untuk semua’,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Baca Juga :  Dorong Gerobak Bubur, Ketua DPD Perindo Lebak Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU Lebak

Menteri AHY memaparkan, RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 telah mengamanatkan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Penataan Aset seluas 9 juta hektare. Tercatat, dalam 10 tahun terakhir selama periode 2014-2024, secara keseluruhan Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Hingga Juni 2024, telah terdaftar 114,5 juta bidang tanah dan 92,1 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Hasil tersebut sangat signifikan, yakni telah mencapai 95,4% dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024 atau mencapai 90,8% dari target PTSL keseluruhan. “Insyaallah, target PTSL keseluruhan, yaitu sebesar 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 bisa tercapai,” kata Menteri AHY.

Baca Juga :  Golden Yellow Tattoo Studio Bekasi Rayakan Anniversary Ke-5

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi pun mengapresiasi Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan program strategis dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ia berharap rapat kerja ini akan mempererat sinergi dan kolaborasi Kementerian ATR/BPN selaku mitra Komite I DPD RI

“Reforma Agraria memasuki babak baru sejak masuknya Pak AHY menggantikan Pak Hadi Tjahjanto. Saya mengapresiasi Pak AHY dan jajaran, bergerak cepat luar biasa langsung turun ke masyarakat menyerahkan sertipikat,” pungkas Fachrul Razi. (YS/PHAL)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Berita Terkait

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif
SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa
Gugatan Pilhut Kamangta Berlanjut, Kini Giliran Klarifikasi Penggugat Oleh Tim Panitia Kabupaten Minahasa
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat
Pelantikan Hukum Tua Kabupaten Minahasa Belum Akan Dilantik Pada 6 Juli 2026
Tim Fasilitasi TJSL Sudah Berjalan, Bapperida & DPMPTSP Kota Bekasi Siapkan Sistem Aplikasi

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 23:50 WIB

Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan

Senin, 6 Juli 2026 - 18:23 WIB

Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota

Senin, 6 Juli 2026 - 15:30 WIB

Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:08 WIB

SMSI dan ADPEDNAS Teken Perjanjian Kerja Sama, 3.181 Media Siber Kawal Program Desa

Sabtu, 4 Juli 2026 - 10:29 WIB

Gugatan Pilhut Kamangta Berlanjut, Kini Giliran Klarifikasi Penggugat Oleh Tim Panitia Kabupaten Minahasa

Berita Terbaru