KOTA BEKASI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyampaikan pandangan terkait penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi dampak bencana alam banjir yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam mengalokasikan dana BTT untuk penanganan banjir.
Menurutnya, penggunaan BTT yang difokuskan pada penyediaan bantuan darurat, evakuasi korban, dan pemulihan infrastruktur dasar sudah berada pada jalur yang tepat.
“Kami mengapresiasi respon cepat dari Pemerintah Kota Bekasi dalam memanfaatkan Anggaran BTT untuk kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak banjir. Ini menunjukkan adanya kesigapan dalam merespons situasi darurat yang memang membutuhkan tindakan cepat,” ujar Ade.
Namun, ia juga memberikan kritik konstruktif terkait transparansi dan efektivitas penggunaan dana BTT tersebut. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar setiap anggaran yang digunakan dapat diawasi dengan baik oleh masyarakat dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar tepat sasaran.
“Kami berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat lebih transparan dalam mempublikasikan rincian penggunaan Anggaran BTT ini. Apakah dana tersebut sudah sampai kepada masyarakat terdampak? Apakah proses penyalurannya efektif dan efisien? Ini yang perlu dipastikan dan disampaikan secara jelas kepada publik,” tambahnya.
Selain itu, Ketua PWI Bekasi Raya menekankan perlunya Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki sistem penanganan bencana jangka panjang.
“Kami ingin melihat adanya rencana jangka panjang dari Pemkot Bekasi dalam mengatasi masalah banjir yang setiap tahun menjadi momok bagi masyarakat. Anggaran BTT seharusnya dapat dimanfaatkan juga untuk program-program pencegahan dan peningkatan infrastruktur yang lebih baik,” tutupnya.
PWI Bekasi Raya menegaskan bahwa akan terus mengawal kebijakan-kebijakan terkait penggunaan Anggaran BTT ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat serta media untuk turut serta mengawasi agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi warga Kota Bekasi. (***)
