BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh mendukung program Pemerintah Pusat dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure.
Komitmen ini ditandai dengan penetapan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 400.9.2/Kep.477-Dinsos/X/2026 serta Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor: 400.9.10/121/Dinsos.Linjamsos tentang Pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial. Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut atas ditunjuknya Kota Bekasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai salah satu daerah piloting perluasan digitalisasi bansos.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar program ini berjalan maksimal dan menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.
”Mari kita bangkit, bergerak bersama, kita peduli kepada tetangga agar melalui perlindungan sosial digital ini data warga masyarakat Kota Bekasi bisa kita daftarkan,” ujar Robert Siagian, Senin (19/10/2026)
Ia menambahkan bahwa sistem digitalisasi ini dibuat agar penyaluran bantuan sosial dapat terdistribusi secara adil dan tepat sasaran.
”Sehingga warga masyarakat Kota Bekasi yang berhak menerima bantuan sosial ke depannya akan mendapatkan, dan bagi warga masyarakat Kota Bekasi yang tidak berhak, tidak lagi menerima. Kita perlu kerja sama dari seluruh warga masyarakat,” tegas Robert.
Untuk mendukung keterjangkauan pendaftaran, warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) diimbau untuk mendaftar secara mandiri serta berpartisipasi membantu warga lain. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat ini sudah ada sekitar 400.000 warga Kota Bekasi yang memiliki IKD.
”Bagi warga masyarakat Kota Bekasi yang sudah memiliki IKD, diharapkan secara mandiri mendaftarkan keluarganya dan dirinya ke dalam database perlindungan sosial. Diharapkan juga mau secara sukarela menjadi Agen Perlinsos. Karena bagi warga yang tidak punya IKD, tidak punya handphone, atau keterbatasan teknologi, Agen Perlinsos inilah yang bisa mendaftarkan mereka,” terangnya.
Robert menjelaskan bahwa sasaran pendataan program ini mencakup seluruh keluarga di Kota Bekasi. Melalui sistem Perlinsos Digital, verifikasi kelayakan bantuan akan terproses secara otomatis.
”Diharapkan 833.741 KK yang ada di Kota Bekasi ini bisa kita daftarkan semua. Nanti ada dua kesimpulannya: satu langsung potensi layak menerima bantuan, dan satu lagi langsung tidak layak,” jelas Robert.
Ia memaparkan bahwa bagi warga yang masuk kategori potensi layak, pemerintah akan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan seperti BPJS, PKH, BPNT, hingga bantuan pangan. Sebaliknya, bagi yang dinyatakan tidak layak, sistem akan langsung menampilkan alasan transparan.
”Bagi yang tidak layak, nanti akan langsung diberikan keterangan, apakah karena berstatus karyawan, pegawai negeri/ASN, atau karena memiliki aset kendaraan seperti mobil maupun aset tanah lebih dari dua sertifikat,” ungkapnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian data akibat kondisi ekonomi warga yang telah berubah, Robert mengimbau warga untuk segera memperbarui data kependudukan dan mengajukan sanggahan.
”Kalau dinyatakan tidak layak padahal kondisinya sudah berubah—misalnya kendaraan atau tanahnya sudah dijual—silakan lakukan sanggahan dan perbaiki datanya, seperti balik nama di BPN atau BPKB. Dengan begitu, status kepemilikan asetnya terbarui dan tidak mengganjal pendaftaran,” tambah Robert.
Di samping itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi menggarisbawahi bahwa seluruh proses pendaftaran Perlinsos Digital ini tidak dipungut biaya sedikit pun.
”Yang pasti, pelaksanaan kegiatan program Perlindungan Sosial Digital ini dilakukan secara gratis. Baik mendaftar mandiri maupun melalui Agen Perlinsos, relawan, aparatur, Karang Taruna, pengurus RT/RW, Posyandu, PSM, hingga pendamping PKH, tidak diperkenankan memungut biaya apa pun,” pangkasnya.
Berdasarkan Rekap Data Perlinsos Digital se-Kota Bekasi per 18 Oktober 2026, sebanyak 17.339 KK telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, 4.201 KK melakukan pendaftaran mandiri dan 13.138 KK didaftarkan melalui Agen Perlinsos.
Saat ini terdapat 5.797 agen terdaftar dengan 1.326 agen aktif di lapangan, serta tiga kecamatan dengan pendaftaran tertinggi yaitu Bekasi Utara (2.873 KK), Bekasi Timur (2.110 KK), dan Rawalumbu (1.877 KK).
Terima Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Wujudkan Kedaulatan Pangan Selamat Datang Presiden RI di Tanah Kelahiran Sang Penjahit Bendera Merah Putih Peradi Nusantara Menjalin Kemitraan dengan Ombudsman RI untuk Menguatkan Peran Advokasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Menangani Stunting melalui Kolaborasi dan Komitmen di Puskesmas Bantargebang
