“Jika ada yg masih lemot, lamban dan asal asalan apalagi semau gue, saya minta kepada PLT Wali Kota copot saja jabatan orang tersebut,” -Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi.
KOTA BEKASI – Kinerja eksekutif pasca di OTT nya Walikota Non aktif Rahmat Effendi semakin dituntut lebih maksimal, dibawah komando PLT Wali Kota Bekasi Dr. H. Tri Adhianto mereka harus mampu melakukan pelayanan publik agar tetap prima, menyelaraskan dengan progres yang sudah ditargetkan dan terintegrasi dengan capaian PAD serta Perda APBD yang sudah diparipurnakan. Capaian target berbasis kinerja ini menjadi standar ukur dan barometer PLT Wali Kota kelak agar mampu menempatkan ASN yang tangguh, sigap, tegas dan cerdas menjadi kepala di SKPD atau OPD terkait. “Sudah masuk ke triwulan ketiga kita sedang pantau dan monitoring dari SKPD baik Kadis, Kabag, Kabid, Camat, Lurah bahkan Semua para Kepala UPTD, Kepala Sekolah SMP dan SD agar menyelaraskan dan melaksanakan perintah perda, perwal dan nota kesepakatan Wali Kota dan DPRD sesuai target dan capaian pembangunan yg sudah di sepakati di paripurna DPRD.
Nuryadi Darmawan, tokoh PDI Perjuangan yang sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Bekasi angkat bicara terkait hal ini. Menurutnya OTT KPK terhadap Wali Kota Non Aktif beserta beberapa pejabat dinas dijadikan cambuk atau teguran keras agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Dinas dan jajaran nya harus berbenah diri dan Plt Wali Kota harus mengenjot etos kerja para SKPD dan berani mengambil langkah tegas untuk memberhentikan para ASN yang tak becus kerja, hal tersebut dikatakan nya saat dihubungi melalui telepon gengamnya, Senin(01.08/2022)
“Jika ada yang masih lemot, lamban dan asal asalan apalagi semau gue, saya minta kepada Plt Wali Kota copot saja jabatan orang tersebut. Sekalipun kebijakan dan kewenangan mengganti, mutasi rotasi pejabat ASN adalah kewenangan mutlak kepala daerah, akan tetapi kami juga akan menyerahkan hasil monitoring evaluasi dan pengawasan kami secara tertulis agar menjadi masukan kepada Plt Wali Kota Bekasi untuk segera mencopot dan mengganti Pejabat ASN tersebut. Dan sebagai kepala daerah agar lebih tepat dalam memilih dan memilah mana ASN yang baik dan kurang baik, mana ASN yang benar benar menjalankan tugasnya secara sungguh sungguh atau hanya sekedar bekerja saja,” tegas Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi yang juga berlatar belakang pengusaha. (Mac)
