Bawaslu Minsel Diduga Pakai Perusahaan Bodong dan Barang Pengadaan Bekas Saat Pilkada 2024

- Jurnalis

Selasa, 15 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, inserted photo: Ketua ASKAINDO Sulut (kanan), ketua Bawaslu Minsel (kiri)

Foto: Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, inserted photo: Ketua ASKAINDO Sulut (kanan), ketua Bawaslu Minsel (kiri)

MINSEL – Publik minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) dan Polda Sulut periksa para petinggi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa Selatan (Minsel).

Pasalnya, Bawaslu Minsel terindikasi dugaan korupsi anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minsel 2024 lalu. Ditengarai, diantaranya, proyek pengadaan laptop, komputer, printer, dan lainnya.

Disinyalir, Bawaslu Minsel menggunakan pihak ketiga bodong dalam pengadaan alat-alat kantor, seperti yang disebutkan di atas.

Pihak ketiga yang dimaksud diduga menggunakan perusahaan ‘bodong’ milik petinggi Bawaslu Minsel. Selain itu, barang pengadaannya pun diduga menggunakan barang bekas yang direkondisi atau diperbaiki sehingga terlihat seperti barang baru. Padahal, pos anggaran yang ditata harus pembelian barang baru.

Baca Juga :  PWI Bekasi Raya Desak Polres Usut Tuntas Kasus Pengancaman Wartawan Koranmediasi.com

Tidak hanya itu. Semua barang laptop, komputer, printer, dan lain sebagainya itu hingga saat ini ditengarai tidak diketahui keberadaannya. Padahal pengadaan barang-barang tersebut untuk hampir semua desa di 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Bukan hanya hal pengadaan barang, Bawaslu Kabupaten Minsel pun diduga melakukan penyalahgunaan anggaran pada pos anggaran lainnya juga.

Hal inilah, sehingga membuat banyak pihak mendesak Kejati Sulut dan Polda Sulawesi Utara agar segera memeriksa dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 yang diberikan oleh Pemkab Minsel kepada Bawaslu Kabupaten Minsel.

Baca Juga :  ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง ๐‰๐จ๐ค๐จ๐ฐ๐ข ๐Œ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ง๐๐š๐ซ๐š๐ข ๐Œ๐จ๐ญ๐จ๐ซ ๐’๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ข ๐‰๐š๐ฅ๐š๐ง ๐“๐จ๐ฅ ๐ˆ๐›๐ฎ๐ค๐จ๐ญ๐š ๐๐ฎ๐ฌ๐š๐ง๐ญ๐š๐ซ๐š

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anti Korupsi di Minahasa Selatan, diantaranya LI-TIPIKOR dan ASKAINDO mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan mendalam kepada Bawaslu Minsel, dan menangkap pihak yang terlibat, jika indikasi ini benar adanya.

“Kami mendesak Kejati dan Polda Sulut untuk segera membuka penyelidikan dan mengusut tuntas indikasi dugaan korupsi dana hibah Pilkada Pemkab Minsel kepada Bawaslu Minsel,” tegas Noldy Poluakan, Ketua ASKAINDO Sulut, kepada wartawan, Rabu (09/09/2026).

Sementara itu, pihak Bawaslu Kabupaten Minsel, baik Ketua dan Sekretaris, hingga saat ini sulit untuk dimintai keterangan.

Penulis : Toar Lengkong

Editor : Toar Lengkong

Berita Terkait

Bengkalis Jadi Tuan Rumah KKI 2026, Bupati Hj. Kasmarni Dorong Inovasi Teknologi Kemaritima
โ€ŽEksistensi Mediator Non-Hakim: Andreas Sapta Finady Tegaskan Peran Strategis Kurangi Penumpukan Perkara di Pengadilan
HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4
Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan
Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan
Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan
Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia
Dugaan Penipuan Berbalik Jadi Laporan Dugaan Pemerasan, Kuasa Hukum Gandhi Buka Suara

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 09:48 WIB

Bawaslu Minsel Diduga Pakai Perusahaan Bodong dan Barang Pengadaan Bekas Saat Pilkada 2024

Senin, 14 September 2026 - 16:15 WIB

Bengkalis Jadi Tuan Rumah KKI 2026, Bupati Hj. Kasmarni Dorong Inovasi Teknologi Kemaritima

Sabtu, 12 September 2026 - 20:38 WIB

โ€ŽEksistensi Mediator Non-Hakim: Andreas Sapta Finady Tegaskan Peran Strategis Kurangi Penumpukan Perkara di Pengadilan

Kamis, 10 September 2026 - 13:34 WIB

Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan

Kamis, 10 September 2026 - 12:12 WIB

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan

Berita Terbaru

PWI

Ketum PWI Pusat Lantik PWI Surakarta

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:39 WIB