JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap pemberitaan enam media daring. Tindakan tersebut dinilai berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.
Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima rombongan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang datang menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Pengaduan tersebut didasarkan pada Surat Keberatan PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Babel. Dalam surat itu, PWI Babel mempersoalkan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026 karena menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media dengan label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”. PWI Babel menegaskan bahwa pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik yang menurut mereka telah melalui proses peliputan, memiliki narasumber yang jelas, serta telah diupayakan konfirmasi dan verifikasi. PWI Babel juga meminta agar unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.
Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.35 WIB itu, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.
“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.
Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.
Fakhruddin mengatakan pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel sangat merugikan wartawan dan media yang bersangkutan. Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.
Kedatangan rombongan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.
Berawal dari Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat
Polemik bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.
Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.
Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut.
Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”
Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
Enam media yang tercantum dalam lampiran surat keberatan PWI Babel ialah Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.
Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi Kepolisian
Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Polda menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.
Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.
Melalui pemberitaan resmi kepolisian, Polda Babel turut menyampaikan argumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Argumentasi itu menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.
Anrico: Produk Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus Dilindungi
Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum.
“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Anrico.
Menurut dia, kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan pers.
Anrico menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara bantahan terhadap suatu peristiwa dan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah memenuhi ketentuan etik.
Penilaian terhadap kepatuhan karya jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap produk jurnalistik perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
“Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers,” katanya.
PWI Pusat Minta Kapolda Evaluasi Pelabelan Hoaks
Anrico meminta Kapolda Babel memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda.
Menurut dia, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pelabelan penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.
Pemuatan klarifikasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses jurnalistik, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya pemberitaan awal.
“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, serta tidak boleh mengabaikan jaminan kemerdekaan pers.
PWI Pusat Dalami Dokumen Pengaduan
Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyampaikan sejumlah dokumen terkait persoalan pelabelan hoaks, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.
Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.
PWI Pusat memandang penting adanya komunikasi yang konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, PWI Pusat tetap menekankan bahwa setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Anrico berharap penyelesaian persoalan ini dapat mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers.
“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Anrico.
PWI Pusat berharap penyelesaian polemik pelabelan hoaks tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis.
—
















