“Sepengetahuan saya anggaran banjir tersebut adalah belanja langsung. Jadi 22 milyar dari Belanja Tak Terduga(BTT) APBD Kota Bekasi plus 9 milyar bantuan Pemerintah Pusat harus jelas pertanggung jawaban nya, dan juga harus tepat sasaran,” -Gilang Esa Mohamad, Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi-
KOTA BEKASI – Bang Gilang (panggilan akrabnya) menuturkan bahwa banjir awal Maret silam adalah banjir terbesar yang merendam Kota Bekasi sampai masuk dalam skala bencana nasional. Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, dirinya mempunyai catatan terkait refleksi banjir tersebut.
Anggota Komisi 2 sekaligus juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad mengungkapkan pandangan nya tentang penangangan bencana banjir yang menjadi selalu berulang dalam siklus 5 tahunan di Kota Bekasi.
“Kota Bekasi harus berbenah agar siklus banjir 5 tahunan ini bisa diatasi, tentunya dengan menyiapkan langkah-langkah preventif apa yang dilakukan Pemkot Bekasi untuk mengurai permasalahan penyebab banjir. Catatan saya adalah penertiban bangunan liar yang tak ber-izin dimana tak jarang jalur air tertutup oleh bangunan liar tersebut, juga sangat kurangnya Ruang Terbuka Hijau(RTH),” ungkap Gilang Esa Mohamad, Anggota DPRD Termuda Kota Bekasi.
Tokoh muda PDI Perjuangan Kota Bekasi ini juga melanjutkan bahwa perlunya ketegasan Pemkot Bekasi dalam menindak setiap pelanggaran terhadap 2 hal tersebut. Dirinya juga sedang meminta data valid mengenai bangunan – bangunan liar tersebut ke dinas-dinas terkait, termasuk data valid mengenai RTH yang ada di Kota Bekasi, tuturnya.
“Pemkot Bekasi jangan hanya menghimbau masyarakat agar jangan buang sampah sembarangan, jangan ini jangan itu, sedangkan sebenarnya penyebab paling dasar itu memang tidak adanya lahan hijau sebagai tempat pengurai air serta banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri menyumbat jalan nya air,” ujar Bang Gilang, Putra Tertua Mantan Walikota Bekasi, H. Mochtar Mohamad.
Masih menurutnya, ketegasan Pemkot Bekasi menjadi barometer keberhasilan pengentasan siklus banjir Kota Bekasi, tegas dia.
“Pemkot Bekasi melalui dinas terkait juga perlu mengontrol secara rutin Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memantau aliran air agar di titik-titik pendangkalan bisa segera dilakukan langkah preventif. Didukung juga oleh pembangunan folder-folder penampung air dititik rawan banjir serta sumur-sumur resapan ditambah penertiban juga di hulu dengan berkoordinasi dengan daerah tetangga dan Pemerintahan Provinsi baik Jabar maupun DKI. saya yakin siklus banjir tak lagi berulang,” pungkas Bang Gilang bersemangat. (Adv/Setwan)
