Dinilai Lambat, Massa Geruduk Kantor Direktorat Pajak

- Jurnalis

Senin, 12 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Ormas Kamtibmas Indonesia menggeruduk kantor Direktorat Pajak (DJP) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan., Senin 12 Desember 2022.

Mereka menuntut pihak Direktur Jenderal Pajak untuk memberi sanksi kepada Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Selatan yang tidak bisa menyelesaikan biaya penangkapan Kapal CS Nusantara kepada PT Jalin Jejaring Digital sebesar 1 Miliar lebih.

Dari rilis yang diterima media dari pihak pengunjuk rasa di lokasi menyebutkan bahwa Kasus ini bermula saat Kapal CS Nusantara Eksplorer ditangkap oleh Bakamla dan Dirjen Pajak Jakarta Selatan 1 di perairan Batam pada 6 Desember 2021.

Pihak PT Jalin Jejaring Digital meminta Pihak KPP Madya Jakarta Selatan I segera membayarkan biaya penarikan dan penangkapan kapal sebesar Rp 1.004 500.000.

Baca Juga :  Wawali Harris Bobihoe Kembali Menjenguk Korban Ledakan Cimuning

Namun sampai hari ini, tindak lanjut atas biaya yang dikeluarkan untuk biaya penangkapan dan penarikan kapal dalam status sita pajak Kapal CS Nusantara Eksplorer oleh Mitra tersebut belum dibayarkan oleh KPP Madya Jakarta Selatan 1 kepada PT Jalin Jejaring Digital padahal pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan sudah menerima pembayaran sebesar 13 M dari hasil penangkapan itu.

Sementara itu, Pihak Ditjen Pajak yang diwakili oleh Dedy Haryanto selalu Humas menyampaikan bahwa pihaknya akan meneliti lebih lanjut tuntunan pengunjuk rasa.

“Kita terima dengan baik (berkas tuntutan, red) adapun masalah-masalah yang disampaikan secara garis kita sudah tahu dan kita teliti lebih lanjut,” ucapnya.

Baca Juga :  Gebyar Lebak ASIK: Langkah Terintegrasi Atasi Stunting, Inflasi, dan Kemiskinan Ekstrem

Selanjutnya kata dia, tuntutan ini akan disampaikan ke rekan-rekannya yang terkait.

“Setelah pertemuan dengan pihak Ditjen Pajak harus ada langkah langkah nyata untuk penyelesaian kasus ini,” ungkap Wakil Ketua Umum Kamtibmas Indonesia, Anggiat Domu di lokasi unjuk rasa.

Ia mengaku kecewa dengan lambatnya respon pihak Ditjen Pajak atas kasus tersebut.

“Sebenarnya kita sangat kecewa, Sudah satu bulan berkas sudah di Ditjen Pajak tetapi baru hari ini baru dibuka dan dipelajari,” ungkapnya.

Ia mengaku akan melanjutkan aksi unjuk rasa damai yang lebih besar lagi apabila tuntutannya tidak mendapatkan titik terang.

(Red)

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Lantik 67 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Konsolidasi Antar Perangkat Daerah
BPC HIPMI Kota Bekasi Bekali Pemenang Technopreuner Camp Strategi Bisnia Era Digitalisasi
PWI Bekasi Raya Dorong Transparansi Data dan Realisasi CSR/TJSL Kota Bekasi
PWI Bekasi Raya Audiensi dengan Asda I, Soroti Dana RW, PTSL dan CSR
Business Matching Day Bogor-Bekasi-Depok, HIPMI Kota Bekasi Perkuat Ekosistem Bisnis, Peluang Pasar dan Supplier Makin Terbuka
Temy Hermanto Sambut Peluang Proyek Konstruksi: Saatnya Pengusaha Muda Tumbuh dan Buka Lapangan Kerja
Pendaftaran Anugerah Jurnalistik KPU 2026 Resmi Dibuka, Angkat Tema 73 Tahun KPU RI Kawal Demokrasi Indonesia
Ketika Puskesmas Pondok Gede Mengetuk Pintu Rumah Balita Stunting

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 21:13 WIB

Wali Kota Bekasi Lantik 67 Pejabat, Tekankan Peningkatan Kinerja dan Konsolidasi Antar Perangkat Daerah

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:26 WIB

BPC HIPMI Kota Bekasi Bekali Pemenang Technopreuner Camp Strategi Bisnia Era Digitalisasi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:41 WIB

PWI Bekasi Raya Dorong Transparansi Data dan Realisasi CSR/TJSL Kota Bekasi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:42 WIB

PWI Bekasi Raya Audiensi dengan Asda I, Soroti Dana RW, PTSL dan CSR

Minggu, 18 Oktober 2026 - 18:02 WIB

Business Matching Day Bogor-Bekasi-Depok, HIPMI Kota Bekasi Perkuat Ekosistem Bisnis, Peluang Pasar dan Supplier Makin Terbuka

Berita Terbaru