MINAHASA – Proyek Revitalisasi Danau Tondano oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 (BWSS), Kementerian PUPR, dan Kontraktor PT BK, ternyata mendapat protes dari sejumlah masyarakat pesisir danau tondano.
Dikarenakan, dinilai kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran danau Tondano. Proyek prioritas nasional revitalisasi Danau Tondano di Minahasa, sehingga lahan milik warga terancam digusur.
Menurut warga TR (red) asal desa Touliang Oki, Kecamatan Eris mengatakan mereka belum ada kesepakatan dengan pihak PT. BK perihal kompensasi.
“Sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak PT Bumi Karsa, kami belum ada kompensasi dari pihak Perusahaan perihal kegiatan proyek ini sedang berlangsung,” keluhnya.
Warga khawatir, tentang lahan mereka akan digusur dan menjadi lokasi pembangunan revitalisasi tanpa adanya tanggungjawab dari PT BK.
“Terus bagaimana dengan lahan kami yang akan di gusur yang belum ada kejelasan tentang ganti rugi,” ujarnya.
Senada, sejumlah warga Desa di Kecamatan Eris, Kakas, Remboken pun mengeluhkan pekerjaan Revitalisasi Danau Tondano oleh warga yang tinggal di pinggiran Danau Tondano.
Menurut Ketua Ormas LMI bahwa dalam sosialisasi warga mendapat Kompensasi dari pihak PT. BK.
“Keterangan dari pemerintah kabupaten Minahasa tanah yang akan di garap tidak bermasalah, ternyata dilapangan tidak seperti itu. Malahan dari pihak perusahaan terkesan membodohi masyarakat yang ada di Danau Tondano khususnya desa Touliang Oki, karena waktu rapat pihak perusahaan mengatakan ada dana kompensasi ternyata tidak ada,” ucap Noldy Lilah selaku ketua LMI Minahasa. (06/09/2022)
Diketahui revitalisasi Danau Tondano dilaksanakan dengan tiga tahap, untuk tahap pertama ini meliputi pembangunan tanggul pembatas badan air danau, yang akan melewati 4 Kecamatan, yakni Tondano Selatan, Tondano Utara, Tondano Barat, dan Kecamatan Eris.
(Syarel Moningka)
