MINSEL, TelusurNews,- Pasca terjadinya bencana abrasi pantai Amurang, Minahasa Selatan (Minsel) yang merusak dan menenggelamkan sedikitnya puluhan rumah warga dan jembatan, pada Rabu (15/6/2022) lalu, kini sarat berbagai persoalan setelah sekira 4 bulan lamanya berlalu.
Warga korban bencana yang tadinya sempat diungsikan ke beberapa bangunan di sekitar tempat kejadian, berjalannya waktu, kemudian ditempatkan di tempat Hunian Sementara (Huntara) yang berlokasi tidak jauh dari lokasi bencana, tepatnya di lokasi perkebunan Kilo Dua, Kelurahan Uwuran Dua, Amurang.
Di lokasi tersebut, oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Minahasa Selatan dibangunkan bangunan-bangunan tempat tinggal sementara. Dengan menggunakan dana alokasi 1,5 miliar, dibangun 120 unit hunian berukuran 4×6.
Pemkab Minsel juga sempat membuka rekening donasi melalui Diskominfo Minsel untuk dana talangan.
Nah, persoalannya sekarang, warga kemudian mempertanyakan terkait anggaran-anggaran tersebut.
Pasalnya, setelah dibangunnya Huntara yang kemudian akan menjadi Hunian Tetap (Huntap), warga mengeluhkan berbagai persoalan. Mulai dari sering mati lampu (listrik padam), sampai dengan bantuan yang diduga tidak tepat sasaran kini menjadi polemik warga korban abrasi Amurang.
Terkait hal itu, warga kemudian menilai Pemkab Minsel tidak transparan dalam pengelolaan anggaran bantuan.
Hingga kini warga tidak mengetahui sampai di mana pengelolaan anggaran tersebut. Kendati ada anggaran, namun warga masih saja mengalami banyak kesulitan. Seperti yang dikeluhkan warga korban Franky Tambayong kepada wartawan.
“Blok E sumber airnya dari situ, jadi kalau mati lampu kami tidak ada yang serap air,” keluh Tambayong beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, penyaluran bantuan tidak tepat sasaran juga menjadi salah satu persoalan kini. Menurut Franky, warga korban yang rumahnya hanyut (zona hitam) yang seharusnya lebih layak menerima bantuan tunai, tapi kenyataannya Pemkab Minsel justru memberikan kepada warga yang tidak layak terima.
“Kami yang tenggelam, yang bahasa zona hitam, selektif sekali, malah yang cuma terdampak 1 atap 3 KK malah dapat yang 4 juta,”
“Ibu Merry bilang yang cuma kost tidak akan terakomodir, tapi pada kenyataannya menerima,” keluh Franky.
Mirisnya, warga bingung mau mengeluh kemana.
“Selama tiga bulan ini, lurah (Uwuran Satu) ketika dicari sangat sulit sekali, bahkan kami sudah tidak tau kalau kami ada lurah, sama sekali tidak ada staff, pelayanan tidak tau mau hubungi siapa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Selatan Thorie Joseph kepada wartawan melalui pesan singkat WhatsApp pribadi, Rabu (02/11), mengatakan, untuk persoalan anggaran dapat menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Glady Kawatu, yang juga merangkap Kaban BPBD Minsel.
“Kalau bicara anggaran langsung ke Kepala Badan Bencana dalam hal ini Sekretaris Daerah,” ujar Joseph.
Thorie Joseph kemudian mengarahkan wartawan untuk menghubungi pihak-pihak terkait tentang bantuan Huntara.
“Terkait bantuan Huntara untuk modal usaha di Kesra, untuk logistik Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD, hubungi mereka yah,” tulisnya di WhatsApp.
Namun sayangnya, masing-masing saling lempar tanggung jawab. Saat wartawan menghubungi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Merry Rumerung di hari yang sama, mengatakan, agar wartawan menghubungi atasannya.
“Itu nanti hubungi langsung dengan bos saya saja, saya kan ada atasan,” ucap Rumerung.
Namun terkait masalah listrik, Kabid Merry mengatakan bila warga menggunakan listrik berlebihan.
“Kalau masalah listrik kami sudah sampaikan ke mereka (warga), kan daya suka naik turun, itupun karena mereka, kan sudah bilang jangan pakai terlalu banyak alat-alat rumah tangga,” katanya.
Ditanya terkait rekening donasi yang sempat dibuka Pemkab Minsel, Rumerung mengatakan, “Kan sudah dibagikan, sekarang yang sisa tinggal biaya listrik,” pungkasnya. (tl)
