Tragedi longsor gunung sampah di TPST Bantargebang kembali menelan korban jiwa dan menimbun truk pengangkut sampah. Peristiwa ini memicu sorotan tajam terhadap pengelolaan tempat pembuangan akhir terbesar di Indonesia tersebut yang selama bertahun-tahun dinilai menyimpan potensi bencana.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyebut peristiwa tersebut sebagai bom waktu lingkungan yang sejak lama dibiarkan tanpa mitigasi serius.
“Longsor di Bantargebang ini bukan kejadian pertama. Risiko gunung sampah itu sudah lama diketahui. Karena itu saya katakan, ini bom waktu yang akhirnya meledak,” ujar Ade, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, tragedi ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola utama TPST Bantargebang, serta Pemerintah Kota Bekasi yang wilayahnya selama ini menanggung dampak langsung dari aktivitas pembuangan sampah tersebut.
“Gunung sampah di Bantargebang sudah lama menjadi bom waktu. Pertanyaannya, apakah kita harus selalu menunggu korban jiwa dulu baru bergerak? Mitigasi bencana seharusnya dilakukan sebelum tragedi terjadi, bukan setelah korban berjatuhan,” katanya.
TPST Bantargebang selama ini diketahui menerima sekitar 6.000 hingga 7.000 ton sampah dari Jakarta setiap hari. Tumpukan sampah yang terus meninggi selama bertahun-tahun membuat kawasan tersebut kerap disebut sebagai gunung sampah raksasa yang berpotensi menimbulkan risiko longsor.
Sejumlah pejabat diketahui turun langsung ke lokasi pascakejadian, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur DKI Jakarta, serta Wali Kota Bekasi.
Menteri Lingkungan Hidup menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan TPST Bantargebang, sementara Gubernur DKI Jakarta menyampaikan rencana penyiapan zona baru dalam pengelolaan sampah.
Namun menurut Ade Muksin, kehadiran pejabat dan rencana evaluasi tidak boleh berhenti pada pernyataan semata.
“Bantargebang setiap hari menerima ribuan ton sampah dari Jakarta. Gunung sampah itu sudah seperti ancaman yang terus membesar. Kalau tidak ada pengelolaan yang serius dan berbasis mitigasi risiko, tragedi seperti ini bisa terus berulang,” ujarnya.
Ia menilai, tragedi longsor di Bantargebang tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian yang semata-mata bersifat insidental.
“Jika risiko longsor sudah lama diketahui tetapi mitigasi tidak dilakukan secara serius, maka publik bisa menilai ini bukan sekadar bencana, melainkan kegagalan dalam pengelolaan dan mitigasi risiko lingkungan,” tegasnya.
Ade menambahkan, pengelolaan sampah skala besar seperti di Bantargebang seharusnya disertai sistem pengamanan dan mitigasi yang ketat karena menyangkut keselamatan manusia.
“Gunung sampah setinggi itu bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keselamatan. Jangan sampai nyawa manusia selalu menjadi alarm terakhir baru kemudian kita berbicara soal evaluasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan Bantargebang tidak hanya menyangkut aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut keselamatan para pekerja, pemulung, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPST.
“Bekasi ini bukan sekadar tempat buangan. Ada masyarakat yang hidup di sekitar TPST dan ada pekerja yang setiap hari berada di tengah gunung sampah itu. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas, bukan sekadar angka dalam laporan pengelolaan sampah,” tegasnya.
PWI Bekasi Raya berharap tragedi ini menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pengelolaan sampah di Bantargebang agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Negara harus hadir untuk mencegah, bukan hanya datang setelah bencana terjadi,” pungkasnya. (Rls)
