Ketua Yayasan Frits Saikat Peduli yang juga dikenal sebagai Aktivis Kemanusiaan, Frits Saikat, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kondisi pelayanan dan kepedulian Pemerintah Kota Bekasi di sektor kesehatan. Bagi Frits, akses kesehatan yang layak bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan instrumen utama dalam Misi Kemanusiaan yang harus dijamin oleh negara.
Dalam pandangannya, meskipun telah ada berbagai program yang digulirkan, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan dengan realitas di lapangan.
”Kesehatan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Ketika masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas, di situlah kita melihat adanya kegagalan dalam misi kemanusiaan sebuah pemerintahan,” ujar Frits Saikat dalam keterangannya, Rabu (10/04).
Frits menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama, antara lain:
1. Kualitas dan Kuantitas Fasilitas: Masih adanya keluhan terkait ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta kelengkapan alat medis di beberapa titik wilayah Kota Bekasi.
2. Profesionalisme SDM: Pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan humanis.
3. Transparansi Anggaran: Alokasi anggaran kesehatan harus benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat kecil, bukan hanya menjadi angka di atas kertas.
Harapan Dukungan dari Pemerintah
Selain menyampaikan kritik, Frits Saikat juga mengemukakan harapan besar agar Pemerintah Kota Bekasi dapat memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan Yayasan Frits Saikat Peduli. Selama ini, yayasan yang berkomitmen memberikan pelayanan 100% gratis telah membantu ribuan masyarakat kurang mampu, namun operasionalnya masih berjalan tanpa dukungan dana atau fasilitas dari pemerintah setempat.
”Kami berharap Pemkot Bekasi dapat melihat peran kami sebagai mitra yang saling melengkapi, bukan sebagai pihak yang berlawanan. Dukungan yang kami harapkan tidak hanya dalam bentuk dana hibah, tetapi juga kemudahan akses, fasilitas pendukung, serta pengakuan resmi terhadap program-program kemanusiaan yang kami jalankan,” ungkap Frits.
Menurutnya, dengan adanya dukungan dari pemerintah, jangkauan layanan kesehatan gratis yang diberikan yayasan dapat diperluas, sehingga lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu. Hal ini juga sejalan dengan tugas pemerintah untuk memastikan hak kesehatan seluruh warga negara terpenuhi, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).
Tantangan Misi Kemanusiaan
Sebagai aktivis yang bergerak di bidang kemanusiaan, Frits menekankan bahwa tugas pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sistem yang berpihak pada rakyat. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi memiliki empati dan kepekaan sosial yang tinggi.
”Yayasan kami hadir untuk membantu, namun peran pemerintah tidak bisa tergantikan. Kami berharap Pemkot Bekasi dapat mendengarkan aspirasi ini, melakukan evaluasi menyeluruh, dan mengambil langkah nyata agar sektor kesehatan di Kota Bekasi benar-benar menjadi contoh pelayanan publik yang berbasis kemanusiaan,” tegasnya.
Frits Saikat berharap kritik dan harapan ini tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai masukan konstruktif demi terciptanya Kota Bekasi yang sehat, adil, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dikeluarkan oleh:
Yayasan Frits Saikat Peduli
Humas & Media Relations
Terima Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Wujudkan Kedaulatan Pangan Selamat Datang Presiden RI di Tanah Kelahiran Sang Penjahit Bendera Merah Putih Peradi Nusantara Menjalin Kemitraan dengan Ombudsman RI untuk Menguatkan Peran Advokasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Menangani Stunting melalui Kolaborasi dan Komitmen di Puskesmas Bantargebang
