LEBAK – Ketua DPRD Kabupaten Lebak, dr. Juwita Wulandari, melanjutkan agenda Reses Masa Persidangan ke-III Tahun 2026 di Desa Sukrendah, Kecamatan Warunggunung, Senin (25/05/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang bagi warga untuk menumpahkan keluh kesah terkait jaminan kesehatan dan ketidakadilan data kemiskinan.
Dalam dialog interaktif tersebut, isu utama yang mencuat kembali adalah banyaknya kartu BPJS Kesehatan warga yang sudah tidak aktif. Hal ini membuat warga khawatir tidak bisa mengakses layanan kesehatan gratis saat keadaan darurat.
“Sama seperti di titik sebelumnya, aspirasi masyarakat Sukrendah mayoritas menginginkan BPJS Kesehatan mereka diaktifkan kembali. Ini adalah hak dasar masyarakat yang harus kita perjuangkan agar mereka merasa aman saat jatuh sakit,” tegas dr. Juwita.
Namun, selain masalah BPJS, warga Desa Sukrendah juga melayangkan protes keras terkait penetapan tingkat kesejahteraan atau angka Desil pemerintah. Warga menilai, pengelompokan desil seringkali tidak sesuai dengan realita di lapangan, sehingga warga yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan karena dianggap mampu oleh sistem.
“Masyarakat meminta pemerintah agar tidak asal-asalan dalam memvonis atau menetapkan desil seseorang. Banyak warga mengeluh, mereka yang secara ekonomi sulit malah masuk ke desil tinggi, sehingga bantuan sosial dan subsidi kesehatan mereka terputus,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menanggapi hal itu, dr. Juwita mendesak Dinas Sosial dan pihak terkait untuk melakukan verifikasi serta validasi data secara faktual, bukan hanya sekadar hitungan di atas kertas. Menurutnya, penetapan desil yang tidak akurat sangat berdampak pada rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus turun ke lapangan, lihat kondisi rumah dan ekonomi warga secara langsung sebelum menetapkan status desil mereka. Jangan sampai data di komputer berbeda jauh dengan kenyataan di gubuk warga. Saya akan sampaikan poin ini secara tegas dalam rapat evaluasi dengan OPD terkait,” pungkasnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan komitmen dr. Juwita untuk mengawal pembaruan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar alokasi bantuan sosial dan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) di Kecamatan Warunggunung lebih tepat sasaran.(Adv)
