CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi program pembangunan dan belanja anggaran. Hingga evaluasi terbaru, progres pembangunan daerah tercatat sekitar 40 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin mengatakan, proses pembangunan saat ini terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Khusus pembangunan fisik, sejumlah pekerjaan didorong untuk segera direalisasikan setelah seluruh prosedur dan persyaratan dipenuhi.
“Sekarang kita sedang dalam proses tahapan. Untuk pembangunan fisik, ketika semua prosedurnya sudah ditempuh, segera dilaksanakan,” ujar Endin Samsudin, usai memimpin rapat evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan APBD tahun 2026 di Ruang Rapat KH Raden Ma’mun Nawawi Gedung Bupati Bekasi, Kamis (06/08/2026).
Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencakup progres pembangunan fisik, tetapi juga menyasar realisasi pendapatan daerah. Pemerintah daerah terus memantau capaian penerimaan, termasuk dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Endin menyebutkan realisasi pajak daerah menunjukkan perkembangan positif dan sudah mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, sektor retribusi masih menjadi perhatian untuk terus digenjot hingga penghujung tahun.
“Kalau untuk pajak daerah, alhamdulillah hampir mencapai target. Tinggal retribusinya yang tadi sudah kita semangati. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti capaian target semuanya 100 persen,” katanya.
Di sisi lain, Endin mengungkapkan progres hasil pembangunan Kabupaten Bekasi saat ini berada di kisaran 40 persen. Capaian tersebut masih akan terus dikejar melalui evaluasi dan pemantauan secara berkala hingga akhir tahun anggaran.
“Realisasi pembangunan masih sekitar 40 persen. Itu akan kita genjot terus sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.
Terkait adanya tambahan anggaran dalam perubahan APBD, Endin menegaskan hal tersebut merupakan pembahasan yang berbeda dengan evaluasi realisasi anggaran saat ini. Menurutnya, perubahan anggaran akan mengikuti tahapan dan mekanisme tersendiri.
Lebih lanjut, Endin meminta seluruh OPD memaksimalkan penggunaan pagu anggaran yang telah diberikan. Anggaran yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Namun, percepatan belanja tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Kita tadi menyampaikan bahwa dari pagu anggaran yang sudah diberikan, semuanya harus dimaksimalkan belanjanya. Dengan catatan, sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.
