“Masih ada sekitar 4.600 bidang lagi yang menjadi target akhir tahun untuk segera bisa diselesaikan dari 25.000 bidang yang menjadi target tahun 2021. Sistem jemput bola akan terus Kami lakukan bersama dinas dan lembaga terkait,” -Didin, ATR BPN Kota Bekasi.
KOTA BEKASI, Telusur News – Acara rutin mingguan Ruang Diskusi Telusur Solusi yang digelar di Mall Lagoon Avenue Kota Bekasi pada setiap hari Kamis, kali ini membahas tema terkait ‘Proggres Penyelesaian Sertifikat PTSL Tahun 2021’. Kamis, 2 Desember 2021.
Turut hadir dalam acara Kasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah(HTPT) ATR BPN Kota Bekasi, Dindin, mewakili Kepala Kantor Andi Bakti dan Camat Pondok Gede, Syahronie serta Pemerhati PTSL, Yanso Sitorus.
Didin selaku perwakilan BPN Kota Bekasi membuka acara diskusi mengenai Pengurusan Tanah Sertifikat Lengkap(PTSL) secara gamblang kepada para peserta diskusi. Bahwa untuk PTSL, BPN sudah membentuk 2 gugus tugas dalam pelaksanaan PTSL.
“Selain membentuk satuan gugus tugas, kami juga memiliki sistem jemput bola yaitu melakukan beberapa tahapan yang dilakukan malam hari karena mengikuti waktunya warga yang punya keterbatasan waktu karena pekerjaan. Artinya bahwa BPN Kota Bekasi berupaya maksimal dalam membantu warga dan mengoptimalkan sistim pelayanan dalam memenuhi target pencapaian sertifikasi 25.000 bidang tanah di Kota Bekasi,” ungkap Didin Kasie HTPT ATR BPN Kota Bekasi.
Perihal yang sama dikatakan oleh Camat Pondok Gede, H. Ahmad Syahronie S.sos msi. Bahwa diwilayahnya, para warga bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat(PokMas) yang terdiri dari RT/RW dan warga setempat pada setiap Kelurahan.Keberadaan PokMas sebagai perpanjangan tangan pemerintah setempat dan fasilitator antara BPN dan warga masyarakat, “Saya akan rutin kontrol kepada PokMas terkait pengurusan PTSL agar bila ada kendala bisa segera diatasi secara dini,” tegas Camat Pondok Gede, H. Ahmad Syahroni.
Pada saat kesempatan diberikan kepada pemerhati PTSL, Yanso Sitorus yang mengatakan bahwa masih ada banyaknya kendala yang dihadapi para warga terkait kepengurusan data dan tidak sesimple seperti yang diwacanakan selama ini.
“Ini terbukti bahwa ada hampir 500 bidang yang belum selesai dari tahun 2019 disebabkan kurangnya data, pergantian Rt/Rw, batas tanah yang berubah dan lain sebagainya. Artinya BPN dan Pokmas serta Kecamatan harus menemukan simpul yang masih belum terpecah terhadap kebuntuan yang ada. Semoga tripartit antara BPN, Pokmas dan Warga bisa membuahkan hasil maksima dan target BPN Kota Bekasi bisa terselesaikan dan tidak menjadi PR tahunan,” pungkas Yanso Sitorus. (DMach)
