Kasus Akreditasi SMAN 18 Kota Bekasi, Didit Susilo: Silahkan Gugat Class Action dan Lapor Ombudsman

- Jurnalis

Minggu, 12 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI – Orang tua siswa SMAN 18 Kota Bekasi, Jawa Barat yang merasa dirugikan sepihak terkait akreditasi kadaluarsa bisa melaporkan pihak sekolah, Kepala Cabang Dinas, Kepala Dinas Pendidikan Prov Jabar secara class action atau gugatan perwakilan kelompok orang tua siswa. Hal tersebut dikatakan Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik, Didit Susilo.

“Agar kasus ini tidak hanya dianggap sepele karena kelalaian bisa juga dilaporkan ke Ombudsman RI,” jelasnya.

Menurut Didit,”selama ini manajamen sekolah banyak yang tidak tertib administrasi dan transparan. Contohnya terkait partisipasi iuran orang tua siswa dan tertutupnya pihak sekolah terkait anggaran pendidikan dengan dalih Komite Sekolah.

” Semua masih sengkarut antara kebijakan Gubernur Jabar dan realita penggalangan dana dari ortu oleh Komite Sekolah. Misalnya SPP yang masih mahal namun tidak dibarengi tanggungjawab pendidikan. Ini hanya urusan upload data saja amburadul, belum yang lain,” tegas Didit.

“Jika ortu siswa menjadi resah dan geram merupakan hal yang wajar karena dengan keteledoran pihak sekolah kesempatan jenjang ke perguruan tinggi negeri menjadi terhalang. Untuk itu pihak KCD secara berjenjang harus tanggungjawab,tegas Didit

Kasus ini muncul berawal dari keluhan  orang tua siswa SMAN 18 karena anaknya tidak dapat mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun lalu. Siswa tersebut gagal terdaftar dalam PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa), disebabkan pihak SMAN 18 Kota Bekasi, dinyatakan Sertifikasi Akreditasinya sudah kadaluarsa.

Baca Juga :  Jelang Pemilu 2024: Komisi II DPR RI Puji Jenderal Dudung Jaga Netralitas TNI

Siswa yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui laman Lembaga Test Masuk Perguruan Tinggi (LTMT) tidak bisa diakses lebih lanjut karena
Sertifikat Akreditasinya kadaluarsa atau belum terupdate.

SMAN 18 Bekasi Akreditasinya sudah kadaluarsa menyebabkan   228 siswa terdiri 110 jurusan MIPA  dan 118 jurusan IPS), yang lulus tahun ini (TA. 2022/2023) hanya 6 siswa untuk masing-masing jurusan yang berhak ikut SNMPTN, atau 12 orang saja. Kuota ini yang dianggap merugikan ortu siswa dengan berharap anaknya bisa diterima di perguruan tinggi negeri.

Terkait Sertifikat Akreditasi SMAN 18 Bekasi sudah kadaluarsa juga terlihat jelas dalam laman Dapodik. Kelalaian saat pengurusan dan pengajuan akreditasi secara daring/online dalam waktu yang terjadwal, menjadi penyebab utama.

Dalam laman dapodik, terpampang jelas bahwa Sertifikat Akreditasi SMAN 18 Bekasi sudah kadaluarsa. Artinya, sekolah ini tidak melakukan pengajuan akreditasi pada waktu yang telah ditetapkan.

Dalam laman Badan Nasional Akreditasi Nasional /Madrasah (BAN – S/M) SMAN 18 Kota Bekasi diakreditasi terakhir kali pada Oktober 2016 seyogyanya harus diakreditasi kembali pada tahun 2021 lalu. Kelalaian fatal ini membuat sekolah dapat penalti berakibat kuota siswa untuk ikut seleksi SNMPTN hanya sebesar 5%. Dampaknya  sebanyak 80 siswa terampas haknya tidak dapat mengikuti SNMPTN.

Baca Juga :  Menkum: Presiden Prabowo Subianto Berharap PWI Bersatu dan Solid

Jumlah kuota yang hanya 5%,
SMAN 18 Kota Bekasi setara dengan sekolah-sekolah swasta
terakreditasi C.

Meski alasan sistem saat mengajukan aktreditasi secara daring atau online ditolak melalui aplikasi Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah).

Menurut Didit, alasan tersebut sebetulnya bisa diantisipasi lebih awal.

“Jika sistem Simpena terus menolak pengajuan secara daring mungkin disebabkan jaringan yang lemot dan bank data yang besar, kan bisa meminta asistensi secara berjenjang atau mengkomunikadikan secara langsing ke Kementrian Pendidikan. Kan dekat,”.

Didit menegaskan Kementerian Pendidikan tidak menutup mata terkait permasalahan akreditasi. Kasus  serupa pasti banyak terutama di daerah terpencil yang akses internet nya kurang stabil.

” Harus ada solusi yang cepat agar hak siswa tidak dirugikan. Jangan hanya sepihak urusan akreditasi, hak dasar kesempatan mendapat pendidikan yang layak justru terabaikan. Bisa saja perwakilan dinas pendidikan melakukan uji petik secara langsung dan faktual,” pungkasnya.

Berita Terkait

Petinju Bertarung di Ring, Tim Medis Berjaga di Garis Depan: Komitmen Pertina Bekasi Lindungi Atlet
11 Petinju Putra/Putri Kota Bekasi Tembus Semifinal Porprov, Tersisa 8 Kelas Diperebutkan!
Porprov 2026, Empat Petinju Bekasi Tumbangkan Lawan, Pertina Bidik 10 Emas!
Menang di Laga Perdana, Panpel Tinju Kota Bekasi Siapkan 16 Partai Pertarungan Lebih Sengit!
Gaspol! Opening Basket Putra 3×3, Kota Bekasi Kalahkan Kabupaten Bekasi 21-12
Tinju Jadi Andalan Dongkrak Medali Kota Bekasi, Ricky Suhendar: Pertahankan Juara Umum, Kejar 10 Emas!
Basket Putri Kota Bekasi Tundukan Bandung Barat 51-27, Maju Perempat Final
BPC HIPMI Kota Bekasi Bekali Pemenang Technopreuner Camp Strategi Bisnia Era Digitalisasi

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 00:32 WIB

Petinju Bertarung di Ring, Tim Medis Berjaga di Garis Depan: Komitmen Pertina Bekasi Lindungi Atlet

Jumat, 13 November 2026 - 20:44 WIB

11 Petinju Putra/Putri Kota Bekasi Tembus Semifinal Porprov, Tersisa 8 Kelas Diperebutkan!

Rabu, 11 November 2026 - 21:04 WIB

Porprov 2026, Empat Petinju Bekasi Tumbangkan Lawan, Pertina Bidik 10 Emas!

Rabu, 11 November 2026 - 20:35 WIB

Menang di Laga Perdana, Panpel Tinju Kota Bekasi Siapkan 16 Partai Pertarungan Lebih Sengit!

Rabu, 11 November 2026 - 00:25 WIB

Gaspol! Opening Basket Putra 3×3, Kota Bekasi Kalahkan Kabupaten Bekasi 21-12

Berita Terbaru