DPMPTSP Kota Bekasi Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Layanan, Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

- Jurnalis

Kamis, 31 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Membangun Ekosistem Layanan Publik Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat”.

Acara yang berlangsung di Hotel Aston Imperial Bekasi, Kamis (31/07/2025) ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi, akademisi, pengusaha, asosiasi profesi, dan media.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem layanan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  KPU Minsel Gelar Penyuluhan Produk Hukum Bersama Badan Adhoc dan Stakeholder dan Deklarasi Sahabat JDIH

Kepala DPMPTSP Kota Bekasi, Drs. Dicky Irawan, S.T., M.T., dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini dirancang untuk mendengar masukan langsung dari masyarakat guna mempercepat perbaikan layanan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan inovasi pelayanan yang kami keluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui FKP, kami membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi kinerja layanan kami,” ujarnya.

Baca Juga :  FORNAS VII Jawa Barat PORGASI Pertandingkan 3 Kategori Utama

Ketua Panitia Pelaksana FKP, Ubaidillah, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang lebih baik.

“Acara ini memberikan kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi, pers, akademisi, hingga pengusaha, untuk memberikan masukan guna meningkatkan kualitas layanan kami,” jelasnya.

“Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan evaluasi kami untuk menyusun layanan yang lebih efisien dan mudah diakses,” imbuhnya.

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru