JAKARTA – Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) menyampaikan lima tuntutan terkait kinerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hangodo. Dari keterangan yang diterima redaksi pada Jumat (10/10/2025), KMPPI menuding adanya pemborosan anggaran, intervensi proyek oleh keluarga menteri, dan menciptakan ketidakharmonisan di internal kementerian.
Koordinator Lapangan KMPPI, Benny HF, menyampaikan lima tuntutan utama dalam pernyataannya. Pertama, KMPPI menuntut penghentian intimidasi dan intervensi proyek.
“Menolak adanya intervensi dan intimidasi ke beberapa kepala Balai agar memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan yang diduga melibatkan pihak keluarga,” ujar Benny.
Dugaan ini disebut terjadi di Provinsi Jawa Tengah, pada satker Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air di salah satu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dengan permintaan fee proyek sebesar 12% kepada swasta dan BUMN.
Kedua, mereka menuntut dihentikannya politisasi terhadap pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PU.
“Serta memulihkan nama baik dan jabatan mereka kembali,” tambahnya. Hal ini disebutkan berdampak pada kinerja operasional kementerian secara menyeluruh, terutama setelah rotasi 578 pejabat dan pemberhentian 5 pejabat eselon I.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan pemborosan uang negara. Benny menuding Menteri PU menggunakan private jet yang disewa dengan uang negara untuk perjalanan dinas ke Bali, Semarang, dan Lombok.
“Tentu hal ini bertolak belakang dengan apa yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Keempat, KMPPI menyoroti ketidakharmonisan di tubuh pimpinan Kementerian PU. “Adanya ketidak harmonisan terhadap beberapa Dirjen yang berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan,” jelas Benny.
Kelima dan yang utama, komunitas tersebut mendesak Presiden Prabowo untuk memecat Menteri PU. “Memberhentikan memecat Menteri Pekerjaan Umum sesegera mungkin,” seru Benny.
Mereka menilai program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu bekerja sama dengan bawahannya.
Dalam pernyataannya, KMPPI juga menyoroti dugaan pengaturan proyek yang diberikan kepada tim sukses Pilkada Nganjuk beberapa waktu lalu. Mereka mendesak presiden untuk mengambil langkah strategis guna menyelamatkan bangsa dan negara, khususnya di dalam Kementerian PU yang dinilai memerlukan perhatian khusus. (*)
