Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, memberikan catatan kritis terkait implementasi otonomi daerah yang hingga kini dinilai belum mencapai hasil maksimal. Hal tersebut diungkapkannya menanggapi dinamika hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada akselerasi pembangunan di tingkat lokal.
Menurut Sardi, kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan sangat bergantung pada stabilitas anggaran yang diterima dari pusat. Ia menekankan pentingnya menjaga volume transfer kas agar daerah memiliki ruang gerak yang cukup untuk berinovasi.
”Prinsipnya, jangan sampai transfer kas daerah itu dikurangi lagi. Nah, sehingga harapannya pemerintah daerah itu supaya ada inovasi daerah, fleksibilitas penganggaran,” ujar Sardi Efendi saat memberikan keterangan kepada media, Senin (27/04/2025)
Sardi menambahkan bahwa fleksibilitas anggaran melalui transfer kas yang stabil akan membuat pemerintah daerah lebih leluasa dalam menjalankan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ketika ditanya mengenai sejauh mana efektivitas program-program daerah saat ini, politisi senior ini mengakui bahwa capaian yang ada belum sepenuhnya optimal. Kendala utamanya tetap bermuara pada kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat yang membatasi ruang fiskal daerah.
”Ya belum maksimal, kan karena ada pengurangan transfer kas daerah dikurangi oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat agar kedepannya kebijakan penganggaran dapat lebih mendukung kemandirian daerah. Dengan transfer kas yang terjaga, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat. (M-3L)
