KOTA BEKASI — Akses informasi terkait agenda Kepala Daerah serta keterbatasan fasilitas tempat meliput seperti pressroom.menjadi sorotan hangat wartawan di lingkungan Balai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (28/9/2026).
Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kota Bekasi mendesak Pemkot Bekasi untuk lebih terbuka dan transparan mengenai jadwal kegiatan pimpinan daerah.
Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Setda Kota Bekasi, Widytiawarman.
Pokja Wartawan menilai, penyampaian rilis pers searah dari pemerintah tidaklah cukup. Kehadiran jurnalis secara langsung di lokasi acara sangat krusial agar pemberitaan tidak hanya bersudut pandang tunggal, melainkan dapat mengonfirmasi langsung kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun masyarakat penerima program.
”Kalau rilis kan hanya dari persepsi Pemkot saja. Tapi kalau wartawan turun langsung, kami bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan melakukan wawancara dua arah,” ujar salah seorang wartawan saat mengonfirmasi Kabag Prokopim.
Tak hanya soal jadwal kegiatan, para jurnalis juga menyuarakan kondisi fasilitas meliput di area kantor Pemkot Bekasi. Mereka menyayangkan belum maksimalnya pemanfaatan pressroom, hingga berkesan adanya pemisahan atau pengasingan terhadap wartawan.
”Seolah-olah publik menilai Pemkot Bekasi mengasingkan wartawan, karena selama ini kami sering berkumpul di bawah pohon,” tambah wartawan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabag Prokopim Setda Kota Bekasi, Widy Tiawarman, menyambut baik masukan dan kontrol sosial yang disampaikan para jurnalis.
Ia menegaskan bahwa pihak Prokopim pada dasarnya terbuka dan mengapresiasi sinergi serta pengawasan yang dilakukan oleh wartawan hingga ke tingkat RT/RW.
”Kami sangat menyambut baik teman-teman Pokja yang mengawal transparansi dan pemberitaan. Terkait jadwal dan integrasi informasi, nanti kami akan jembatani dan koordinasikan dengan Dinas Kominfo agar rekan-rekan wartawan bisa terhubung satu pintu melalui grup komunikasi yang lebih solid,” jelas Widy.
Mengenai kebebasan sudut pandang liputan, Widy menegaskan bahwa pihak Pemkot menghormati profesionalisme jurnalis. Rilis resmi diberikan sebagai koridor informasi program kerja Pemkot, sedangkan penggalian sudut pandang lain merupakan hak dan independensi media.
Sementara untuk keluhan terkait keberadaan dan fasilitas pressroom, Widy berjanji akan segera menindaklanjuti dan membahasnya lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.
”Soal pressroom, nanti akan saya bicarakan lagi lebih lanjut dengan teman-teman wartawan. Secepatnya akan kita fasilitasi,” pungkasnya.
Terima Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Wujudkan Kedaulatan Pangan Selamat Datang Presiden RI di Tanah Kelahiran Sang Penjahit Bendera Merah Putih Peradi Nusantara Menjalin Kemitraan dengan Ombudsman RI untuk Menguatkan Peran Advokasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Peradi Nusantara Berkomitmen untuk Menjadi Advokat Spesialis dengan Dukungan Ombudsman RI Menangani Stunting melalui Kolaborasi dan Komitmen di Puskesmas Bantargebang
