Pangdam XVIII/Kasuari Mengajak Kerja Sama dan Sinergi Turunkan Level PPKM di Sorong

- Jurnalis

Sabtu, 31 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., Mengajak semua pihak untuk bekerja sama, bersinergi dan bahu membahu menurunkan PPKM level 4 ke level 3 di Kota Sorong , Papua Barat.

Hal tersebut Ia sampaikan saat lawatan dirinya ke Kota Sorong dan menggelar rapat bersama Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing serta pejabat Pemda Kota di Balairoom Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (30/7/2021).

Kedatangan Pangdam bersama Wagub dan Kapolda ke Sorong terkait tugas dalam rangka melaksanakan intervensi pelaksanaan PPKM.

“Para ahli kesehatan berpikir untuk menghentikan pandemi ini, jangan sampai krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Sekarang semua negara berebut untuk mendapatkan vaksin, dan kita bersyukur Indonesia ini mendapatkan vaksin,” Kata Mayjen TNI Cantiasa.

Baca Juga :  Pemkot Bekasi Berhentikan 24 TKK, 14 OPD Diminta Ambil SK Pemberhentian

Akmil 90 itu menambahkan bahwa menghadapi hal ini dibutuhkan langkah-langkah cerdas sehingga tidak terjadi peningkatan dalam penyebaran virus ini.

“Senjata diri kita selain imun dan vitamin harus juga dipersenjatai dengan vaksin karena virus ini harus kita hadapi dengan vaksin. Untuk itu mari kita bekerja sama dalam mengatasi penyebaran virus ini,” ujar Cantiasa.

Sebelumnya, Wagub Mohamad Lakotani dalam sambutannya menyatakan bahwa masalah ini menjadi tanggung jawab semua dalam mengurus rakyat, dalam mengatasi pandemi ini.

Baca Juga :  Kapolres Pimpin Wisuda Purna Bakti Personil Polri dan ASN Polres Metro Bekasi Kota, Kapolres: Tetap Terus Jalin Silaturahmi Baik

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Sorong (Papua Barat), Sehingga penyebaran Covid-19 bisa dihentikan dengan menghimbau dalam pelaksanaan protokol kesehatan,” ucapnya.

“Papua Barat level tertinggi ada dua daerah yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, karena aktivitas Pemerintahan dan aktivitas publik yang paling banyak di dua daerah ini, sehingga kasus penyebaran Covid tertinggi ada di dua daerah ini,” pungkas Lakotani.

Dalam rapat tersebut turut hadir diantaranya Kas Koarmada III, Laksma TNI Yeheskiel Katiandagho, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri beserta unsur Forkopimda wilayah Sorong dan sekitarnya.

HZ/Dispenad

Berita Terkait

Mahasiswa KKN-T IPB di Nglungger Ubah Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Jadi Pupuk Organik Cair
Dialog Publik Pokja Wartawan Humas Kota Bekasi Bahas Peran Media dalam Pilkada 2024
Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia
Bantu Keluarga yang Meninggal, RW 001 Peduli Serahkan Beras
Akselerasi Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Kapus dr Arnya Andriani: Sosialisasi dan Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal di Kecamatan Bantar Gebang
Tim Pengacara Andreas Sapta Finady Konferensi Pers Bersama Anak Pasangan Almarhum Opa dan Oma Tomasoa
Kementerian ATR/BPN Terima Aset BMN Hasil Rampasan KPK Senilai Rp4,7 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 26 Juli 2024 - 22:15 WIB

Mahasiswa KKN-T IPB di Nglungger Ubah Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Jadi Pupuk Organik Cair

Jumat, 26 Juli 2024 - 19:38 WIB

Dialog Publik Pokja Wartawan Humas Kota Bekasi Bahas Peran Media dalam Pilkada 2024

Kamis, 25 Juli 2024 - 08:08 WIB

Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia

Rabu, 24 Juli 2024 - 22:48 WIB

Bantu Keluarga yang Meninggal, RW 001 Peduli Serahkan Beras

Rabu, 24 Juli 2024 - 06:10 WIB

Akselerasi Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru