MINSEL, TelusurNews,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) terkesan kurang transparan terkait dana rekening donasi bencana abrasi pantai Amurang.
Terkait hal tersebut, wartawan telah konfirmasi ke bidang kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minsel. Namun sayangnya, lewat Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Merry Rumerung mengatakan itu bukan ranahnya. Namun kendati, Rumerung sempat menyebutkan sedikit informasi.
“Kan sudah dibagikan, sekarang yang sisa tinggal biaya listrik,” ungkap Rumerung, Rabu (02/11).
Kabid Merry Rumerung kemudian mengarahkan wartawan untuk mengkonfirmasikan langsung kepada atasannya.
“Itu nanti hubungi langsung dengan bos saya saja, saya kan ada atasan,” ucap Rumerung.
Namun sayang sangat disayang, seakan saling lempar tanggung jawab, ketika wartawan media ini menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Minsel Thorie Joseph justru mengatakan untuk menghubungi langsung Kaban BPBD Minsel, yang juga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu.
“Kalau bicara anggaran langsung ke Kepala Badan Bencana dalam hal ini Sekretaris Daerah,” ujar Joseph.
Sementara, ketika dikonfirmasi lewat wawancara langsung seusai acara pelantikan 42 Hukum Tua di Minsel, Kamis (03/11), Glady Kawatu mengatakan dirinya tidak mengetahui persis besaran anggaran rekening donasi bencana abrasi pantai Amurang.
“Saya sudah koordinasi sudah ditutup (donasinya), saya tidak hafal, kalian tanya saja ke Thorie, karena kami sudah rakor,” ujar Kawatu.
Namun kemudian, dengan dibantu penjelasan oleh Asisten 1 Pemkab Minsel Benny Lumingkewas, Sekda mengungkapkan dengan menerka-nerka, “Enam ratusan juta, tapi ada operasional,” ucapnya.
Sebelumnya, polemik bergulir di masyarakat korban bencana abrasi pantai Amurang yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara). Warga mengeluhkan bantuan dari Pemkab Minsel yang tidak tepat sasaran. Tidak hanya itu, berbagai persoalan kemudian bermunculan, seperti seringnya mati lampu (listrik padam) di Huntara.
Warga bergumam, bukankah ada bantuan anggaran ?
Di pemberitaan sebelumnya, mati lampu menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan warga. “Blok E sumber airnya dari situ, jadi kalau mati lampu kami tidak ada yang serap air,” keluh Tambayong beberapa waktu lalu.
Kemudian disambut jawaban dari Sekda Minsel Glady Kawatu, “Kalau lampu PLN bukan kami, jadi memang sering mati lampu, sering turun, karena mereka sudah bawa kulkas sudah bawa segala macam, itu yang bikin turun, nanti kami cek,” jawab Kawatu.
Selanjutnya, terkait bantuan yang tidak tepat sasaran, Sekda Kawatu dibantu Asisten 1 menjelaskan, “Kami hitung per rumah bukan KK, jadi ada satu rumah dua KK,… berdasarkan SK Bupati yang sudah divalidasi,” ujarnya.
Persoalan bantuan yang berpolemik di Huntara Amurang diduga persoalan mekanisme pendataan. Namun begitu, Sekda Kawatu meminta warga korban abrasi Amurang untuk menghubungi satgas bila ada kendala.
“Jika ada apa-apa datang ke saya atau ke asisten 1,” pungkas Kawatu. (tl)
