Cegah Stunting, Pemerintah Gencarkan Program Bantuan Pangan dan Protein untuk Keluarga Beresiko Stunting (KRS) se- Indonesia

- Jurnalis

Sabtu, 15 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI – Pencegahan dan penurunan angka stunting merupakan fokus kerja Pemerintah Republik Indonesia dan melalui Badan Pangan Nasional yang bersinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) disalurkan Bantuan Pangan dan Protein untuk penurunan stunting di Indonesia dengan sasaran para penerima manfaat yang terdaftar sebagai Keluarga Beresiko Stunting (KRS).

Adapun target KRS penerima manfaat program tersebut adalah sebanyak 1.446 Juta di 7 Provinsi dan 169 Kota/Kabupaten. Bantuan paket pangan yang terdiri dari 1Kg Ayam Negeri dan 10Pcs Telur Ayam yang dibantu distribusi oleh PT. Pos Indonesia sebagai mitra pengirim dimana pada hari Sabtu (15/04) digelar kick-off penyaluran bantuan yang bertempat di Kantor Pos Bekasi, Jl. Lapangan Serbaguna, Margahayu, Bekasi Timur.

Kick-off penyaluran bantuan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Deputi KBKR BKKBN dr. Eni Gustina, Direktur Komersial BUMN Holding Pangan ID FOOD, Ardiansyah Chaniago, Direktur Suppy Chain Management dan Teknologi Informasi, Bernadetta Raras, Direktur Keuangan dan SDM PT Berdikari, Yeliandriani, Direktur Operasional PT Berdikari, Muhammad Hasyim, Direktur Utama PT Pos Indonesia persero, Faizal Rochmad Djoemadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Ketahan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi, Herbert Panjaitan dan Kepala BKKBN Kota Bekasi.

Baca Juga :  Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang: Kita Siap Kongres PWI Sebelum 15 Desember 2024

“Penyaluran bahan pangan dan protein kepada para KRS merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tujuannya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang ditargetkan turun ke angka 14%. Tentunya program ini akan dilakukan secara bertahap dan terus menerus serta akan aktif dilaporkan kepada Presiden dan harapannya program ini berjalan baik dan berdampak besar sehingga target penurunan angka stunting tercapai,” ujar Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional.

Terkait data penerima manfaat, Arief pun menambahkan, “data para KRS penerima disusun berdasarkan by name by address yang dikelola oleh BKKBN, lalu dimasukkan ke dalam database PT. Pos Indonesia yang nantinya para penerima akan mendapatkan undangan untuk pengambilan bantuan di Kantor Pos, lalu dilakukan verifikasi kesesuaian data dengan membawa KTP ke tempat,” imbuhnya.

Tentunya, para penyalur bahan pangan juga terlibat dalam program tersebut. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Rajawali Nusantara Indonesia/ID Food dan PT. Berdikari merupakan supplier resmi yang menyediakan bahan pangan berkualitas untuk para penerima manfaat.

Baca Juga :  Hari Ke-10 Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka, Polda Metro Targetkan 100 Persen Pada HUT RI ke-76

“Kami menggandeng para supplier terpercaya, ada ID Food dan PT. Berdikari, yang tentunya produk-produknya berkualitas tinggi karena kami berkomitmen untuk memberikan bahan pangan terbaik bagi para penerima,” tambah Arief.

BKKBN mengalokasikan sebanyak kurang lebih 5 Ribu KRS selaku penerima manfaat di Kota Bekasi yang tersebar di 56 Kelurahan se- Kota Bekasi dimana para penerima yang sudah menerima undangan dari PT. Pos Indonesia dapat datang langsung ke Kantor Pos Bekasi untuk pengambilannya.

Terakhir, Herbert Panjaitan selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKPPP) Kota Bekasi sampaikan dukungannya terhadap Program Bantuan Pangan dan Protein tersebut.

Ia menyampaikan bahwa, “tentunya kami DKPPP siap berperan untuk mendukung penuh jalannya program Nasional ini. Diharapkan agar penyampaiannya merata tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan dan berjalan lancar, sehingga target penurunan angka stunting dapat terwujud secara signifikan,” tutupnya.

(HMS)

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru