Sikap AWPI Kabupaten Bekasi Terkait Pelaksanaan PPDB online 2024

- Jurnalis

Minggu, 16 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN BEKASI – Ketua AWPI Kabupaten Bekasi, Sofiyah Prilestari mengaku sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi yang dinilainya gagal.

“Saya sangat miris dan prihatin sekali, karena setiap tahunnya selalu melihat dan mendengar keluhan masyarakat, terutama orang tua siswa yang kesulitan dalam mendaftarkan anaknya. Ada saja, kendala di Sistem PPDB online, ” terangnya.

Seharusnya dunia pendidikan Indonesia terutama di Kabupaten Bekasi menuju Indonesia Emas sudah tidak lagi mengalami permasalahan di sistem PPDB online, ungkap Sofi.

Apalagi sambung Sofi, bahwa ditengarai kerap terjadi kecurangan dari oknum yang memanfaatkan kelemahan dari sistem PPDB online untuk mencari keuntungan diri dengan merekayasa data dan titik koordinat.

Baca Juga :  SMSI Mendorong Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor

“Mana rasa peduli mereka, untuk memajukan dunia pendidikan dan rasa empati mereka terhadap siswa yang seharusnya layak masuk di sekolah negeri, namun gagal karena tersingkir oleh ulah oknum yang korup,” ucapnya kesal.

“Kami dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi dengan tegas meminta kepada Pj Bupati Dani Ramdan, untuk melakukan tindakan tegas dan evaluasi kinerja pegawai yang gagal dan bersihkan oknum pegawai yang kedapatan melakukan kecurangan,” tegas Sofi.

Apakah setiap tahun ajaran baru orang tua harus mengalami hal yang berulang tanpa adanya perbaikan, tanya Sofi.

Baca Juga :  Kunjungan kerja, Kapolda Sulut irjen Pol.Drs Mulyatno SH di Polres Minahasa

Menurutnya, aparat penegak hukum, pun seolah ditengarai melakukan pembekingan.

Maraknya spanduk himbauan, dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan seolah hanya menjadi pajangan saja, kata Sofi.

“Praktek praktek dugaan pungli di satuan pendidikan masih saja menjamur. Pertanyaannya adalah, apakah para penegak hukum dan penggiat kontrol sosial sudah tidak berfungsi lagi? Atau dugaan bagi bagi jatah masih kerap terjadi di satuan pendidikan kita?,” imbuhnya.

“Mari kita secara bersama sama membantu melakukan pengawasan dan jangan takut untuk melaporkan dugaan tindakan suap yang terjadi di satuan pendidikan,”pungkas Sofi.

Penulis : M. Seie

Editor : Redaksi

Sumber Berita : AWPI Kabupaten Bekasi

Berita Terkait

HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4
Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan
Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan
Pemkot Bekasi Resmi Terapkan PJJ Sekolah, Antisipasi Sebaran Abu Vulkanik
Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan
Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Bekasi, Tri Minta Perhatian Lebih untuk Anak dan Lansia
Hibah Disbudpora Bekasi Rp8,65 Miliar, Rincian Tujuh Penerima Belum Diungkap
Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik Di PN Manado Jadi Sorotan Tajam

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 14:42 WIB

HIPMI Kota Bekasi Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas Lewat Orientasi Batch 4

Kamis, 10 September 2026 - 13:34 WIB

Jadi Sorotan, Anggaran BumDes Makaaruyen Modoinding Diduga Disalahgunakan

Kamis, 10 September 2026 - 12:12 WIB

Praktisi Hukum Sulut Soroti Sengketa Pilhut Tumpaan Minsel 2022: Kenapa Bupati Berani Tidak Jalankan Putusan

Senin, 7 September 2026 - 20:02 WIB

Pemkot Bekasi Resmi Terapkan PJJ Sekolah, Antisipasi Sebaran Abu Vulkanik

Senin, 7 September 2026 - 17:51 WIB

Pemdes Pinaling Amurang Timur Gelar HUT Desa Ke 135 Tahun, Berbagai Lomba Diadakan

Berita Terbaru