Sikap AWPI Kabupaten Bekasi Terkait Pelaksanaan PPDB online 2024

- Jurnalis

Minggu, 16 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN BEKASI – Ketua AWPI Kabupaten Bekasi, Sofiyah Prilestari mengaku sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi yang dinilainya gagal.

“Saya sangat miris dan prihatin sekali, karena setiap tahunnya selalu melihat dan mendengar keluhan masyarakat, terutama orang tua siswa yang kesulitan dalam mendaftarkan anaknya. Ada saja, kendala di Sistem PPDB online, ” terangnya.

Seharusnya dunia pendidikan Indonesia terutama di Kabupaten Bekasi menuju Indonesia Emas sudah tidak lagi mengalami permasalahan di sistem PPDB online, ungkap Sofi.

Apalagi sambung Sofi, bahwa ditengarai kerap terjadi kecurangan dari oknum yang memanfaatkan kelemahan dari sistem PPDB online untuk mencari keuntungan diri dengan merekayasa data dan titik koordinat.

Baca Juga :  Ketika Siber Menggusur Budaya Lama Bermedia

“Mana rasa peduli mereka, untuk memajukan dunia pendidikan dan rasa empati mereka terhadap siswa yang seharusnya layak masuk di sekolah negeri, namun gagal karena tersingkir oleh ulah oknum yang korup,” ucapnya kesal.

“Kami dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi dengan tegas meminta kepada Pj Bupati Dani Ramdan, untuk melakukan tindakan tegas dan evaluasi kinerja pegawai yang gagal dan bersihkan oknum pegawai yang kedapatan melakukan kecurangan,” tegas Sofi.

Apakah setiap tahun ajaran baru orang tua harus mengalami hal yang berulang tanpa adanya perbaikan, tanya Sofi.

Baca Juga :  Siaran TV Analog Dimatikan, Warga Pertanyakan Bantuan Set Top Box

Menurutnya, aparat penegak hukum, pun seolah ditengarai melakukan pembekingan.

Maraknya spanduk himbauan, dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan seolah hanya menjadi pajangan saja, kata Sofi.

“Praktek praktek dugaan pungli di satuan pendidikan masih saja menjamur. Pertanyaannya adalah, apakah para penegak hukum dan penggiat kontrol sosial sudah tidak berfungsi lagi? Atau dugaan bagi bagi jatah masih kerap terjadi di satuan pendidikan kita?,” imbuhnya.

“Mari kita secara bersama sama membantu melakukan pengawasan dan jangan takut untuk melaporkan dugaan tindakan suap yang terjadi di satuan pendidikan,”pungkas Sofi.

Penulis : M. Seie

Editor : Redaksi

Sumber Berita : AWPI Kabupaten Bekasi

Berita Terkait

Danlanud Husein Sastranegara: Ayo Cegah Kasus Bullying Dini di Sekolah
Terkesan Tidak Transparan Anggaran, KPU Minsel Pilih-pilih Media Untuk Gelontorkan Anggaran Publikasi Kegiatan
Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan
Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024
Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan sebagai Faktor Indeks Pembangunan Manusia, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes
Panitia Dinilai Tidak Profesional, Kontingen Bolmong Kecewa Tidak Bisa Ikut Turnamen Pencak Silat Bupati Minsel Cup 2024
Menteri AHY Resmikan Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah
Terima Jajaran Indonesia Air Asia, Ketua MPR RI Bamsoet Mendorong Pemerintah Tekan Harga Avtur

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:57 WIB

Danlanud Husein Sastranegara: Ayo Cegah Kasus Bullying Dini di Sekolah

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:19 WIB

Terkesan Tidak Transparan Anggaran, KPU Minsel Pilih-pilih Media Untuk Gelontorkan Anggaran Publikasi Kegiatan

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:11 WIB

Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan

Kamis, 18 Juli 2024 - 09:16 WIB

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

Rabu, 17 Juli 2024 - 19:52 WIB

Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan sebagai Faktor Indeks Pembangunan Manusia, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes

Berita Terbaru