Kadisperkimtan Widayat Subroto Usung Strategi Kolaboratif dan Inovatif untuk Atasi Permasalahan PSU

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), bertekad mengatasi permasalahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman dengan mengusung strategi kolaboratif dan inovatif. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, S.T., M.T.
Menurut Widayat, permasalahan PSU di Kota Bekasi saat ini masih kompleks.
”Pelayanan publik seperti kebersihan dan drainase masih belum optimal, angka kawasan kumuh masih tinggi, dan banyak hunian yang belum layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tertundanya penyerahan aset dari pengembang serta belum terintegrasinya PSU dengan sistem tata kota dan jaringan Smart City. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya data akurat, keterbatasan sumber daya, dan minimnya kolaborasi dengan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Widayat memperkenalkan beberapa solusi inovatif. “Kami akan mengembangkan PSU Digital Dashboard untuk menyediakan data yang akurat dan terintegrasi,” jelasnya. ”Selain itu, kami akan melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan dan berkolaborasi dengan SKPD terkait, kecamatan, dan kelurahan untuk pemenuhan data kebutuhan PSU.”
Widayat juga menekankan pentingnya peran pengembang. “Kami akan memberikan penghargaan bagi pengembang yang patuh dalam menyerahkan aset, dan sebaliknya, akan ada sanksi administratif bagi yang lalai,” tegasnya.
Rencana Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
Dalam jangka pendek, Dinas Perkimtan akan fokus pada penyusunan regulasi, seperti Keputusan Wali Kota atau Draft Peraturan Wali Kota terkait standar pelayanan PSU. Selain itu, mereka akan membentuk Forum PSU Kota Bekasi untuk memfasilitasi kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Kami juga akan membuat draf perjanjian kesepakatan penyediaan PSU dengan pengembang, CSR, atau hibah dari masyarakat,” tambahnya.
Secara bertahap, Pemkot Bekasi akan mengembangkan sistem informasi penyediaan PSU dan mengimplementasikannya dalam jangka menengah. Harapan jangka panjangnya, Kota Bekasi dapat menjadi rujukan nasional dan studi tiru bagi daerah lain dalam menyediakan PSU yang inovatif.
”Kami berharap seluruh kawasan di Kota Bekasi memiliki PSU yang memadai, kawasan kumuh berkurang drastis, dan hunian layak dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” pungkas Widayat.
”Pada akhirnya, kami ingin menciptakan permukiman yang tangguh, inklusif, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta Smart City,” tutup Widayat. (✓)
















