BEKASI – Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) HIV menggelar diskusi Pra Musrenbang di ruang ASDA II, Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, pada Jumat, 22 November 2024.
Diskusi ini bertujuan untuk menyusun prioritas daftar usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bekasi untuk tahun mendatang.
Muhamad Ridwan, Technical Officer Kota Bekasi, menjelaskan bahwa tujuan dari pra-musrenbang ini adalah untuk memastikan bahwa OMS dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kesepahaman tentang arah perencanaan pembangunan terkait HIV/AIDS.
“Keduanya adalah mitra strategis yang akan bekerjasama dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS,” ujarnya.
“Apa yang akan mereka kerjakan nantinya pasti akan didukung oleh media sebagai alat publikasi serta akademisi untuk pengembangan program berbasis ilmiah.”
Diskusi melibatkan berbagai pihak, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BAZNAS, Media, dan Akademisi. Hasil usulan yang muncul dari diskusi antara lain adalah penghidupan kembali program Warga Peduli AIDS di tingkat kelurahan dan kecamatan, peningkatan jumlah SDM pendamping, penjangkau, konselor HIV, serta manajer kasus, dan peningkatan anggaran untuk KPA dan OMS HIV-AIDS.
Arif, Sekretariat KPA, menyampaikan harapannya bahwa diskusi ini menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Usulan ini dimulai dari bawah, melibatkan penggiat HIV/AIDS, dan saya berharap ada tim asesmen terpadu yang melibatkan tenaga ahli kesehatan serta multidisiplin ilmu lainnya untuk melihat aspek kebutuhan selain pemeriksaan dan pengobatan,” ujarnya.
Adi Joko dari Bappelitbangda menambahkan, “Kami mengucapkan terimakasih kepada KPA, OMS HIV/AIDS, dan OPD yang telah menyampaikan usulan-usulannya. Usulan ini akan dipertimbangkan secara makro di tingkat kota dan diinput dalam sistem perencanaan daerah (SIPD).”
Rencananya, tahap persiapan Musrenbang akan berlangsung dalam tiga pertemuan, yaitu: inventarisasi masalah dan daftar usulan, sosialisasi dengan Bappelitbangda dan tata pemerintahan, serta pertemuan dengan kelurahan dan kecamatan untuk memastikan partisipasi aktif KPA dan OMS dalam proses tersebut. (Rls)
