Progres PBJ Kota Bekasi Masih di Bawah 50 Persen, Plt Kepala Bagian PBJ Minta OPD Lakukan Percepatan

- Jurnalis

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Anjar Budiono, S.T., M.M., (TELUSURNEWS/M-3L)

Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Anjar Budiono, S.T., M.M., (TELUSURNEWS/M-3L)

KOTA BEKASI – Progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi hingga pertengahan Juli 2025 dinilai masih rendah.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Anjar Budiono, S.T., M.M., saat ditemui wartawan di Plaza Patriot, Senin (21/7/2025).

Menurut Anjar, dari total kegiatan yang masuk ke bagian PBJ, belum seluruhnya memasuki tahap pelaksanaan.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah kegiatan masih berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara sebagian lainnya masih dalam proses atau sudah selesai.

“Semuanya kan berproses, ada yang sudah selesai, ada yang belum pelaksanaan dan ada juga yang masih di OPD masing-masing. Pokoknya, semua berkas yang masuk kita adakan dan laksanakan,” ujar Anjar.

Baca Juga :  Beri Kuliah Sistem Politik dan Masalah Regional-Nasional Kontemporer Pascasarjana UNHAN RI, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keamanan Kawasan

Namun, ia mengakui bahwa secara keseluruhan capaian PBJ saat ini masih di bawah angka 50 persen.

“Kalau secara keseluruhan masih rendah, masih di bawah 50 persen,” katanya.

Meskipun waktu pelaksanaan anggaran tahun ini masih tersisa, Anjar menekankan pentingnya percepatan dari seluruh OPD.

Pihaknya juga telah menyampaikan edaran kepada seluruh perangkat daerah agar segera menyelesaikan proses administrasi dan teknis pengadaan.

“Memang masih ada waktu, cuma kita perlu percepatan. Kita sudah memberikan edaran juga ke OPD masing-masing, untuk percepatan,” jelasnya.

Saat ditanya soal rincian progres masing-masing OPD, Anjar mengaku belum menghafal secara detail.

“Saya tidak hafal untuk detailnya satu-satu. Tapi secara keseluruhan sudah berproses dan berkomunikasi,” tambahnya.

Baca Juga :  Bang Choi: Persepsi Positif Masyarakat maupun Instansi Pemerintah terhadap Kinerja DPRD tergantung pada Optimalisasi Jadwal dan Agenda kerja DPRD

Ia mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki bulan Juli, yang berarti sudah masuk triwulan ketiga dan semester kedua tahun anggaran 2025.

Oleh karena itu, percepatan proses di tiap OPD dinilai krusial agar pelaksanaan program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena mengingat waktu sudah bulan Juli, masuk tri bulan ke tiga dan semester ke dua. Agar ada percepatan dari semua OPD, untuk secepatnya proses. Masyarakat menunggu, terkait kegiatan di wilayah masing-masing,” pungkas Anjar.

Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat mendorong OPD untuk menuntaskan proses pengadaan tepat waktu, guna menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Penulis : Michael Lengkong/Jim

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru