PWI Pusat dan Mahkamah Agung Bahas Pedoman Media Massa dan Media Sosial Peradilan

- Jurnalis

Kamis, 7 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menerima audiensi dari perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna membahas penyusunan Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Kamis (7/5/26), di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Audiensi tersebut dihadiri sejumlah pejabat Mahkamah Agung, di antaranya Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI sekaligus Koordinator Tim, Adji Prakoso, Hakim Yustisial Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Irvan Mawardi, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI, M. Khusnul Khuluq, Kepala Subbidang Rekomendasi Kebijakan Hukum Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Novie Kurniawan Witianto, Penerjemah Ahli Muda Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Johanes, serta Operator Layanan Operasional Pustrajak Kumdil MA RI, Rakhmat Riyadi.

Sementara dari PWI Pusat hadir Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Kajian dan Litbang, Jimmy Endey, Ketua Departemen Hukum dan HAM, Baren Antonius Siagian, Ketua Departemen Humas PWI Pusat, Hengki Lumban Toruan, serta Tim Humas, Achmad Rizal dan Hersunu.

Baca Juga :  Buka Musyawarah DPLN Malaysia, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Sampaikan Ini

Dalam pertemuan tersebut, Adji Prakoso menyampaikan Mahkamah Agung ingin memperoleh masukan dari insan pers terkait pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional serta sesuai kaidah jurnalistik.

“Kami hadir untuk belajar sekaligus mencari masukan terkait pengelolaan media massa dan media sosial, khususnya praktik jurnalistik yang ideal,” ujar Adji.

Ia menjelaskan, Mahkamah Agung saat ini telah memiliki sejumlah platform media digital yang memuat informasi kegiatan peradilan, seperti Marinews, suarabsdk.com, dan dandapala.com.

Namun, hingga kini belum terdapat pedoman khusus terkait pengelolaan media massa dan media sosial di lingkungan peradilan.

Menurut Adji, kebutuhan publik terhadap informasi peradilan terus meningkat, mulai dari proses persidangan, tugas hakim dan aparatur pengadilan, hingga isi putusan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

“Pengelolaan media massa dan media sosial menjadi kebutuhan penting dan mendesak bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat sekitar 930 satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia yang menjalin hubungan dengan wartawan dan media di daerah, sehingga diperlukan pedoman yang jelas dan seragam.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo menegaskan seluruh aktivitas jurnalistik harus mengacu pada standar pers profesional dan regulasi yang berlaku.

Baca Juga :  Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

Menurut Agus, praktik jurnalistik wajib berpedoman pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Undang-Undang Penyiaran, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).

Ia menyebut ada dua aspek utama yang perlu dimitigasi dalam dunia jurnalistik, yakni produk pemberitaan dan perilaku wartawan.

“Wartawan wajib mematuhi kode etik, menjaga profesionalisme, menghormati narasumber, serta tidak mencari iklan. Hubungan wartawan dan narasumber harus bersifat profesional,” ujar Agus.

Agus juga mengingatkan agar penyelesaian sengketa pers mengedepankan mekanisme Dewan Pers, bukan langsung membawa persoalan ke ranah pidana.

“Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, langkah pertama adalah menggunakan hak jawab kepada media yang bersangkutan, bukan langsung melapor ke polisi,” katanya.

Ia menambahkan, tanggung jawab pemberitaan berada pada institusi media, bukan semata-mata wartawan secara pribadi.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penyusunan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional, transparan, serta sejalan dengan prinsip kebebasan pers di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Berita Terkait

16 Petinju Bekasi Amankan Semifinal, Lima Tiket Tersisa Diperebutkan, Pengamanan Ditingkatkan
Petinju Bertarung di Ring, Tim Medis Berjaga di Garis Depan: Komitmen Pertina Bekasi Lindungi Atlet
11 Petinju Putra/Putri Kota Bekasi Tembus Semifinal Porprov, Tersisa 8 Kelas Diperebutkan!
Porprov 2026, Empat Petinju Bekasi Tumbangkan Lawan, Pertina Bidik 10 Emas!
Menang di Laga Perdana, Panpel Tinju Kota Bekasi Siapkan 16 Partai Pertarungan Lebih Sengit!
Gaspol! Opening Basket Putra 3×3, Kota Bekasi Kalahkan Kabupaten Bekasi 21-12
Tinju Jadi Andalan Dongkrak Medali Kota Bekasi, Ricky Suhendar: Pertahankan Juara Umum, Kejar 10 Emas!
Pernyataan Sikap Borsak Sirumonggur Sihombing Lumban Toruan (BSSLT) Bekasi Raya dan Pembubaran Panitia Berlangsung Sederhana

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 00:51 WIB

16 Petinju Bekasi Amankan Semifinal, Lima Tiket Tersisa Diperebutkan, Pengamanan Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 - 00:32 WIB

Petinju Bertarung di Ring, Tim Medis Berjaga di Garis Depan: Komitmen Pertina Bekasi Lindungi Atlet

Jumat, 13 November 2026 - 20:44 WIB

11 Petinju Putra/Putri Kota Bekasi Tembus Semifinal Porprov, Tersisa 8 Kelas Diperebutkan!

Rabu, 11 November 2026 - 21:04 WIB

Porprov 2026, Empat Petinju Bekasi Tumbangkan Lawan, Pertina Bidik 10 Emas!

Rabu, 11 November 2026 - 20:35 WIB

Menang di Laga Perdana, Panpel Tinju Kota Bekasi Siapkan 16 Partai Pertarungan Lebih Sengit!

Berita Terbaru