Pontianak – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) melakukan evaluasi program Optimalisasi Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal Seluruh Indonesia (Eksistensi) kepada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Jumat (21/06/2024).
Dalam kegiatan ini, jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalbar mendapat apresiasi dalam pelaksanaan program. “Saya senang datang ke Kalbar karena saya lihat tadi sudah bagus semua. Tapi saya harapkan pemberitaannya bisa lebih tinggi lagi,” kata Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra yang menjadi pembicara pada kegiatan ini.
Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keaktifan setiap satuan kerja untuk menyebarluaskan informasi terkait pekerjaan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sama pentingnya dengan melakukan pekerjaan itu sendiri.
Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri. Menurutnya, sejauh ini Kanwil BPN Provinsi Kalbar sudah bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencanangkan program Optimalisasi Eksistensi.
“Kita memiliki aset yang luar biasa di Kementerian ATR/BPN ini. Setiap satuan kerja memiliki aset akun media sosial yang bisa kita manfaatkan. Bayangkan ketika semua satuan kerja bisa melaksanakan Optimalisasi Eksistensi ini, maka masyarakat tidak perlu lagi susah mencari informasi, kita yang menyediakan informasi untuk masyarakat,” jelasnya.
Adapun kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Risdianto Prabowo Samodro. Hadir mengikuti sebagai peserta, jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Kepala Kantah, dan Kasubbag Tata Usaha se-Provinsi Kalbar. Turut memberi sambutan pada kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Andi Tenri Abeng. (JM/PHAL)
Penulis : M-3L
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
