Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi secara resmi menggelar Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) demi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Kota Bekasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum.
Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan. Dalam amanatnya, Dr. Sulvia Triana Hapsari menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar formalitas.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur khususnya aparatur pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” tegas Dr. Sulvia Triana Hapsari.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Menurutnya, predikat WBK dan WBBM merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari upaya sungguh-sungguh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tambahnya.
Komitmen Bersama dan Penandatanganan Pakta
Sebagai bentuk keseriusan, seluruh pejabat struktural dan pegawai melakukan penandatanganan Komitmen Bersama.
Aksi ini menjadi simbol kolektif untuk memastikan satuan kerja bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Poin-poin utama dalam komitmen tersebut meliputi:
* Peningkatan pengawasan internal secara ketat.
* Optimalisasi pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
* Penguatan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai akuntabilitas.
Melalui pencanangan ini, Kejari Kota Bekasi menyatakan kesiapan penuh untuk memenuhi seluruh indikator pembangunan Zona Integritas. Dengan semangat kebersamaan, institusi ini optimis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kota Bekasi. (*)
