Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi secara resmi meluncurkan program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan mengutus Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat pengawasan serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Program ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-12.GR.03.05 Tahun 2025. Untuk tahun 2026, terdapat tujuh desa/kelurahan yang dipilih menjadi titik fokus pembinaan karena dinilai memiliki kerawanan keimigrasian yang cukup tinggi.
Pihak Imigrasi Bekasi menjelaskan bahwa pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada data lapangan yang menunjukkan tingginya mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta keberadaan tenaga kerja asing di daerah tersebut.
”Wilayah tersebut dipilih berdasarkan potensi kerawanan keimigrasian, termasuk tingginya mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), keberadaan tenaga kerja asing, serta risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM),” tulis keterangan resmi Imigrasi Bekasi belum lama ini.
Adapun tujuh wilayah yang ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi tahun 2026 adalah Sindangjaya, Mekarmukti, Teluk Pucung, Harapan Jaya, Kaliabang Tengah, Mustika Jaya dan Ciketing Udik
Melalui petugas PIMPASA, Imigrasi Bekasi berkomitmen untuk turun langsung melakukan sosialisasi dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan keimigrasian di tengah masyarakat.
”Dengan pendekatan berbasis masyarakat ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Imigrasi Bekasi dan masyarakat dalam mencegah PMI nonprosedural serta meningkatkan kesadaran hukum keimigrasian,” lanjut pihak Imigrasi Bekasi.
Melalui koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib, serta memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan dekat dengan warga Bekasi.
Penulis : M Lengkong
Editor : Red
