JAKARTA, Telusur News – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas pinjaman online (Pinjol) ilegal yang telah merugikan masyarakat.
Hal itu dikatakan Kapolri dalam pengarahan kepada Polda jajaran melalui Video Conference (Vicon) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).
“Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Preemtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 12 Oktober 2021.
Menurutnya, pelaku kejahatan Pinjol ilegal kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut.
Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari Pinjol ilegal.
“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit.
Ditengah situasi Pandemi Covid-19 saat ini, kata Listyo Sigit, penyelengara pinjaman online memanfaatkan situasi perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk.
“Sehingga banyak dari masyarakat yang tergiur untuk menggunakan jasa Pinjol ilegal ,” katanya.
Diketahui, hingga Oktober 2021 ini Polri telah menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal.
Dari 370, sebanyak 91 diantaranya selesai, 278 proses penyelidikan dan 3 tahap penyidikan.
Oleh karena itu, Kapolri menekankan kepada jajaran untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal.
“Lakukan patroli Siber di media sosial. koordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal,” tandas Sigit.
Selanjutnya, Sigit meminta lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
“Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan, lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” ujarnya.
Polri dalam hal ini telah memiliki kerjasama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta otoritas jasa keuangan (OJK) untuk menjaga momentum pertumbuhan industri jasa keuangan digital, dengan menciptakan ekosistem pinjol yang bertanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko kuat.
“Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online (pinjol), yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman,” kata Jokowi, Senin (11/10/2021).
“Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital, setelah China dan India, dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030,” ujarnya.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Jokowi dalam gelaran pembukaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021.***
