Menko Perekonomian Airlangga: COVID-19 Recovery Index Indonesia Terbaik di ASEAN

- Jurnalis

Selasa, 12 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Telusur News – Mengutip rilis Nikkei COVID-19 Recovery Index, per 6 Oktober 2021 Indonesia berada pada urutan teratas di antara negara-negara ASEAN. Situasi pandemi COVID-19 terus membaik dari waktu ke waktu.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (11/10/2021), siang, kemarin.

“Data dari Nikkei COVID-19 Recovery Index, Indonesia terbaik di antara ASEAN. Indonesia nomor 54 [dunia], dan negara ASEAN lain misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109,” ujarnya dilansir dari laman resmi setkab.go.id

Selanjutnya diterangkan, berdasarkan data Johns Hopkins University, kasus konfirmasi harian di Indonesia sebesar 4,60 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah (lebih baik) dibandingkan negara lain, seperti Singapura (541,9 kasus), Inggris (525,3 kasus), Malaysia (277,7 kasus), dan Filipina (95,55 kasus) per 1 juta penduduk.

Airlangga memaparkan, kasus aktif nasional sejak 9 Agustus 2021 hingga 10 Oktober 2021 mengalami penurunan sebesar 94,55 persen. Penurunan di Jawa-Bali mencapai 95,93 persen, sementara untuk luar Jawa-Bali di Sumatra mengalami penurunan sebesar 94,10 persen, Nusa Tenggara 95,26 persen, Kalimantan 93,18 persen, Sulawesi 90,90 persen, serta Maluku dan Papua 88,86 persen.

Baca Juga :  Pemerhati Pendidikan Menyoroti Pentingnya Pendirian Universitas Negeri di Kota Bekasi

“Asesmen [situasi pandemi] terjadi perbaikan secara minggu per minggu. Dari 27 provinsi di luar Jawa-Bali tidak ada di level 4, 3 provinsi di level 3, 22 provinsi di level 2, serta 2 provinsi di level 1, yaitu Kepri dan NTB,” papar Airlangga.

Sementara untuk asesmen mingguan di kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, imbuh Menko Perekonomian, dari 386 daerah terdapat 1 daerah masih di level 4, dan 38 daerah di level 3, dan terdapat 278 daerah di level 2, serta 69 kabupaten/kota di level 1.

Kemudian, dari enam kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode 5-19 Oktober, terdapat dua kabupaten yang mengalami perbaikan, yaitu di Kota Padang dan Kota Banjarmasin.

“Positivity rate juga, lima kabupaten turun, yaitu di Pidie, Bangka, Kota Padang, Bulungan, dan Tarakan. Kemudian target pemeriksaan tercapai di kabupaten/kota, yang tidak tercapai adalah Pidie, Banjarmasin, dan Bulungan. Vaksinasi, empat kabupaten/kota di bawah rata-rata nasional. Juga yang terkait dengan [vaksinasi] lansia di empat kabupaten/kota [di bawah rata-rata nasional],” papar Airlangga.

Realisasi Program PEN Pada kesempatan itu, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sampai dengan 8 Oktober sudah mencapai 55,9 persen dari pagu atau Rp416,08 triliun.

Baca Juga :  Forkopimko Cup 2022: Pertandingan Pembuka, Wali Kota, Dandim dan Kapolres Ikut jadi Pemain

“Di Klaster Kesehatan sudah 49,7 persen atau Rp106,87 triliun. Klaster Perlindungan Sosial ada Rp121,5 triliun atau 65,1 persen. Kemudian [Klaster] Program Prioritas 55,7 persen atau Rp65,69 triliun. [Klaster] Dukungan UMKM sebesar 62,04 triliun atau 38,2 persen. Klaster Insentif Usaha ada 95,5 persen,” paparnya.

Adapun realisasi pada Klaster Kesehatan antara lain dialokasikan untuk Diagnostik mencakup testing dan tracing, dengan realisasi sebesar 63,2 persen atau Rp2,96 triliun, terapeutik termasuk insentif dan santunan tenaga kesehatan dengan realisasi sebesar 71,6 persen atau Rp13,56 triliun, dan vaksinasi dengan realisasi sebesar 39,9 persen atau Rp23,07 triliun.

Sedangkan realisasi Klaster Perlindungan Sosial antara lain dialokasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau Rp20,79 triliun, Kartu Sembako dengan realisasi 58,6 persen atau Rp29,26 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan realisasi sebesar 56,2 persen atau Rp16,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh dengan realisasi sebesar 75,6 persen atau Rp6,65 triliun. ***

Berita Terkait

Mahasiswa KKN-T IPB di Nglungger Ubah Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Jadi Pupuk Organik Cair
Dialog Publik Pokja Wartawan Humas Kota Bekasi Bahas Peran Media dalam Pilkada 2024
Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia
Bantu Keluarga yang Meninggal, RW 001 Peduli Serahkan Beras
Akselerasi Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Kapus dr Arnya Andriani: Sosialisasi dan Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal di Kecamatan Bantar Gebang
Tim Pengacara Andreas Sapta Finady Konferensi Pers Bersama Anak Pasangan Almarhum Opa dan Oma Tomasoa
Kementerian ATR/BPN Terima Aset BMN Hasil Rampasan KPK Senilai Rp4,7 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 26 Juli 2024 - 22:15 WIB

Mahasiswa KKN-T IPB di Nglungger Ubah Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Jadi Pupuk Organik Cair

Jumat, 26 Juli 2024 - 19:38 WIB

Dialog Publik Pokja Wartawan Humas Kota Bekasi Bahas Peran Media dalam Pilkada 2024

Kamis, 25 Juli 2024 - 08:08 WIB

Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia

Rabu, 24 Juli 2024 - 22:48 WIB

Bantu Keluarga yang Meninggal, RW 001 Peduli Serahkan Beras

Rabu, 24 Juli 2024 - 06:10 WIB

Akselerasi Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru