Menko Perekonomian Airlangga: COVID-19 Recovery Index Indonesia Terbaik di ASEAN

- Jurnalis

Selasa, 12 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Telusur News – Mengutip rilis Nikkei COVID-19 Recovery Index, per 6 Oktober 2021 Indonesia berada pada urutan teratas di antara negara-negara ASEAN. Situasi pandemi COVID-19 terus membaik dari waktu ke waktu.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (11/10/2021), siang, kemarin.

“Data dari Nikkei COVID-19 Recovery Index, Indonesia terbaik di antara ASEAN. Indonesia nomor 54 [dunia], dan negara ASEAN lain misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109,” ujarnya dilansir dari laman resmi setkab.go.id

Selanjutnya diterangkan, berdasarkan data Johns Hopkins University, kasus konfirmasi harian di Indonesia sebesar 4,60 kasus per 1 juta penduduk, jauh lebih rendah (lebih baik) dibandingkan negara lain, seperti Singapura (541,9 kasus), Inggris (525,3 kasus), Malaysia (277,7 kasus), dan Filipina (95,55 kasus) per 1 juta penduduk.

Airlangga memaparkan, kasus aktif nasional sejak 9 Agustus 2021 hingga 10 Oktober 2021 mengalami penurunan sebesar 94,55 persen. Penurunan di Jawa-Bali mencapai 95,93 persen, sementara untuk luar Jawa-Bali di Sumatra mengalami penurunan sebesar 94,10 persen, Nusa Tenggara 95,26 persen, Kalimantan 93,18 persen, Sulawesi 90,90 persen, serta Maluku dan Papua 88,86 persen.

Baca Juga :  Kondusifitas, Keamanan, dan Investasi Jadi Fokus Diskusi Media PWI Bekasi Raya

“Asesmen [situasi pandemi] terjadi perbaikan secara minggu per minggu. Dari 27 provinsi di luar Jawa-Bali tidak ada di level 4, 3 provinsi di level 3, 22 provinsi di level 2, serta 2 provinsi di level 1, yaitu Kepri dan NTB,” papar Airlangga.

Sementara untuk asesmen mingguan di kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, imbuh Menko Perekonomian, dari 386 daerah terdapat 1 daerah masih di level 4, dan 38 daerah di level 3, dan terdapat 278 daerah di level 2, serta 69 kabupaten/kota di level 1.

Kemudian, dari enam kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4 pada periode 5-19 Oktober, terdapat dua kabupaten yang mengalami perbaikan, yaitu di Kota Padang dan Kota Banjarmasin.

“Positivity rate juga, lima kabupaten turun, yaitu di Pidie, Bangka, Kota Padang, Bulungan, dan Tarakan. Kemudian target pemeriksaan tercapai di kabupaten/kota, yang tidak tercapai adalah Pidie, Banjarmasin, dan Bulungan. Vaksinasi, empat kabupaten/kota di bawah rata-rata nasional. Juga yang terkait dengan [vaksinasi] lansia di empat kabupaten/kota [di bawah rata-rata nasional],” papar Airlangga.

Realisasi Program PEN Pada kesempatan itu, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sampai dengan 8 Oktober sudah mencapai 55,9 persen dari pagu atau Rp416,08 triliun.

Baca Juga :  Danyonarhanud 2 Kostrad Buka Turnamen Menembak Alap Alap Precision Championship 2023

“Di Klaster Kesehatan sudah 49,7 persen atau Rp106,87 triliun. Klaster Perlindungan Sosial ada Rp121,5 triliun atau 65,1 persen. Kemudian [Klaster] Program Prioritas 55,7 persen atau Rp65,69 triliun. [Klaster] Dukungan UMKM sebesar 62,04 triliun atau 38,2 persen. Klaster Insentif Usaha ada 95,5 persen,” paparnya.

Adapun realisasi pada Klaster Kesehatan antara lain dialokasikan untuk Diagnostik mencakup testing dan tracing, dengan realisasi sebesar 63,2 persen atau Rp2,96 triliun, terapeutik termasuk insentif dan santunan tenaga kesehatan dengan realisasi sebesar 71,6 persen atau Rp13,56 triliun, dan vaksinasi dengan realisasi sebesar 39,9 persen atau Rp23,07 triliun.

Sedangkan realisasi Klaster Perlindungan Sosial antara lain dialokasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi sebesar 73,4 persen atau Rp20,79 triliun, Kartu Sembako dengan realisasi 58,6 persen atau Rp29,26 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan realisasi sebesar 56,2 persen atau Rp16,2 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh dengan realisasi sebesar 75,6 persen atau Rp6,65 triliun. ***

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru