Kapolri Keluarkan STR Untuk Pencegahan Kasus Kekerasan Anggota Kepolisian

- Jurnalis

Rabu, 20 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TELUSUR NEWS – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) dengan Nomor : ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin (18/10/2021).

Surat telegram Polri tersebut dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan oleh anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan adanya kepastian hukum serta rasa keadilan.

Berikut ini 11 perintah dalam telegram ST/2162/X/HUK.2.8./2021 :

1. Agar mengambil alih kasus kekerasan berlebihan yang terjadi serta memastikan penanganannya dilaksanakan secara prosedural, transparan, dan berkeadilan.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebihan terhadap masyarakat.

3. Memerintahkan kepada Kabidhumas untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan jelas tentang penanganan kasus kekerasan berlebihan yang terjadi.

4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Baca Juga :  Wabup Petra Rembang Hadiri Rakor Perumusan Factory Sharing Kementerian Koperasi dan UKM

5. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus memedomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuataan dalam Tindakan Kepolisian.

6. Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan tindakan kepolisian yang memiliki kerawanan sangat tinggi, harus didahului dengan latihan simulasi atau mekanisme tactical wall game untuk memastikan seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan memahami dan menguasai tindakan secara teknis, taktis dan strategi.

7. Memperkuat pengawasan, pengamanan, dan pendampingan oleh fungsi profesi dan pengamanan, baik secara terbuka maupun tertutup, pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.

Baca Juga :  Peringati HKGB ke-69, Kapolri Apresiasi Berbagai Kegiatan dan Program Kerja Bhayangkari

8. Mengoptimalkan pencegahan dan pembinaan kepada anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya, tidak melakukan tindakan arogan kemudian sikap tidak simpatik, berkata-kata kasar, menganiaya, menyiksa, dan tindakan kekerasan yang berlebihan.

9. Memerintahkan fungsi operasional, khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk meningkatkan peran dan kemampuan para first line supervisor dalam melakukan kegiatan pengawasan melekat dan pengendalian kegiatan secara langsung di lapangan.

10. Memerintahkan para direktur, kapolres, kasat, dan kapolsek untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam setiap penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian agar sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.

11. Memberikan punishment/sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melanggar disiplin atau kode etik maupun pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya.*

 

 

 

Erzan/red

Sumber Humas Polri

 

 

Berita Terkait

Ketua Akuatik Jabar Beri Wejangan Tim Renang Artistik Hadapi PON Aceh –Sumut
Ratusan Pelajar Bersaing di Kejuaraan Renang Piala KONI Kabupaten Bekasi 2024
Kementerian ATR/BPN Pastikan Percepat Penyelesaian Penyediaan Tanah untuk Mantan Kombatan GAM
Warga Perumahan Citra Elok Jonggol Antusias Melaksanaan PILKATE – Pemilihan Ketua RT
Bertemu Gubernur Sulawesi Utara, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Kemandirian Pangan Nasional
Kejahatan Siber terhadap PDN Jadi Pelajaran Berharga, Menteri AHY Terus Pastikan Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Keamanan Digital
Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis, PWI Bekasi Raya Bersinergi dengan Law Firm Tampubolon Purba
Terima Penghargaan Anugerah One Map Policy, Menteri AHY Tegaskan Komitmen untuk Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 22:40 WIB

Ketua Akuatik Jabar Beri Wejangan Tim Renang Artistik Hadapi PON Aceh –Sumut

Minggu, 14 Juli 2024 - 22:14 WIB

Ratusan Pelajar Bersaing di Kejuaraan Renang Piala KONI Kabupaten Bekasi 2024

Minggu, 14 Juli 2024 - 13:59 WIB

Kementerian ATR/BPN Pastikan Percepat Penyelesaian Penyediaan Tanah untuk Mantan Kombatan GAM

Minggu, 14 Juli 2024 - 11:38 WIB

Warga Perumahan Citra Elok Jonggol Antusias Melaksanaan PILKATE – Pemilihan Ketua RT

Sabtu, 13 Juli 2024 - 18:41 WIB

Bertemu Gubernur Sulawesi Utara, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Kemandirian Pangan Nasional

Berita Terbaru