Dugaan Polisi Terlibat Pemenangan Pilpres 2019, IPW : Apa Yang Disebut Haris Azhar Benar

- Jurnalis

Minggu, 24 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TELUSUR NEWS – Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi ucapan kontroversi Aktivis (Hak Asasi Manusia), Haris Azhar terkait dugaan keterlibatan Polisi dalam pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang lalu.

Ketua Presidium IPW , Sugeng Teguh Santoso menuturkan, apa yang dikatakan oleh Haris tentang dugaan Polisi terlibat pemenangan pilpres 2019 banyak benarnya.

“Terkait dugaan polisi terlibat dalam pemenangan pilpres Jokowi (2019) secara politis, polisi pasca reformasi 1998, (dengan) diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana institusi Polri bertanggung jawab pada Presiden,” kata Sugeng dalam pesan WhatsApp, Minggu 24 Oktober 2021.

“Dimana masa Orba sebelumnya Polisi dibawah Panglima TNI yang mana kita ketahui TNI dulu identik dengan AD maka posisi polri saat ini punya kepentingan untuk dipertahankan sebagai Polisi Sipil dan lepas dari TNI,” ujarnya.

Baca Juga :  Kunjungi Riau, Menteri ATR/Kepala BPN Dampingi Presiden RI Resmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar

Sugeng menjelaskan, mengenang pada masa lalu ketika Polisi dibawah ABRI (TNI AD saat itu), maka Polisi adalah subordinasi (bawahan) dari TNI Angkatan Darat.

“Jadi ketika ada proses oleh polisi di Polsek, Polres, maka Polisi Militer bisa intervensi (campur tangan) dan Polisi tidak berdaya,” paparnya.

“Ada orang diperiksa di Polsek atau Polres, POM zaman dulu bisa ambil orang itu (Polisi) entah untuk apa,” sambung Sugeng.

Ketua IPW menyebut, alasan Kepolisian mempertahankan posisinya sebagai Polisi Sipil diduga kuat karena calon presiden nomor dua mantan seorang TNI AD.

“Nah kalau polisi punya kepentingan mempertanhankan posisinya sebagai Polisi Sipil, maka ada alasan logis polisi tidak mendukung no 2 (Capres) karena Prabowo adalah seorang mantan TNI,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kapolri Beri Kuliah Kebangsaan Di Unhas Makassar

“Dalam situasi politik Indonesia yang minus negarawan kebijakan politik keamanan bisa saja berubah dan itu bisa berdampak institusi polri dibawah panglima TNI atau Menhan,” kata Sugeng.

“Jadi adalah logis polisi menghendaki tetap dibawah seorang Presiden yang murni sipil,” jelasnya.

Namun, IPW berpendapat Polisi harus tetap sebagai institusi keamanan sipil, karena itu polisi harus membenahi diri untuk dipercayai masyarakat.

“Sehingga kalau polisi dipercayai masyarakat, maka masyarakat sendiri yang akan mempertahankan posisi Polri seperti saat ini,” kata Sugeng.

“Kalau tidak, maka masyarakat juga akan tidak peduli pada polisi,” ujarnya.*

 

Erzan

Berita Terkait

Mahasiswa KKN-T IPB di Nglungger Ubah Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Jadi Pupuk Organik Cair
Dialog Publik Pokja Wartawan Humas Kota Bekasi Bahas Peran Media dalam Pilkada 2024
Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia
Bantu Keluarga yang Meninggal, RW 001 Peduli Serahkan Beras
Akselerasi Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Kapus dr Arnya Andriani: Sosialisasi dan Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal di Kecamatan Bantar Gebang
Tim Pengacara Andreas Sapta Finady Konferensi Pers Bersama Anak Pasangan Almarhum Opa dan Oma Tomasoa
Kementerian ATR/BPN Terima Aset BMN Hasil Rampasan KPK Senilai Rp4,7 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 26 Juli 2024 - 22:15 WIB

Mahasiswa KKN-T IPB di Nglungger Ubah Limbah Kotoran Hewan dan Rumah Tangga Jadi Pupuk Organik Cair

Jumat, 26 Juli 2024 - 19:38 WIB

Dialog Publik Pokja Wartawan Humas Kota Bekasi Bahas Peran Media dalam Pilkada 2024

Kamis, 25 Juli 2024 - 08:08 WIB

Irjen Tekankan Satker di Provinsi Jawa Barat untuk Bangun Zona Integritas, Wujudkan Visi Kementerian ATR/BPN Berkelas Dunia

Rabu, 24 Juli 2024 - 22:48 WIB

Bantu Keluarga yang Meninggal, RW 001 Peduli Serahkan Beras

Rabu, 24 Juli 2024 - 06:10 WIB

Akselerasi Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru