Dugaan Polisi Terlibat Pemenangan Pilpres 2019, IPW : Apa Yang Disebut Haris Azhar Benar

- Jurnalis

Minggu, 24 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TELUSUR NEWS – Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi ucapan kontroversi Aktivis (Hak Asasi Manusia), Haris Azhar terkait dugaan keterlibatan Polisi dalam pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang lalu.

Ketua Presidium IPW , Sugeng Teguh Santoso menuturkan, apa yang dikatakan oleh Haris tentang dugaan Polisi terlibat pemenangan pilpres 2019 banyak benarnya.

“Terkait dugaan polisi terlibat dalam pemenangan pilpres Jokowi (2019) secara politis, polisi pasca reformasi 1998, (dengan) diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana institusi Polri bertanggung jawab pada Presiden,” kata Sugeng dalam pesan WhatsApp, Minggu 24 Oktober 2021.

“Dimana masa Orba sebelumnya Polisi dibawah Panglima TNI yang mana kita ketahui TNI dulu identik dengan AD maka posisi polri saat ini punya kepentingan untuk dipertahankan sebagai Polisi Sipil dan lepas dari TNI,” ujarnya.

Baca Juga :  Budiman Sudjatmiko Bicara Soal Revolusi Teknologi di Depan Pimpinan Perusahaan Pers Se-indonesia

Sugeng menjelaskan, mengenang pada masa lalu ketika Polisi dibawah ABRI (TNI AD saat itu), maka Polisi adalah subordinasi (bawahan) dari TNI Angkatan Darat.

“Jadi ketika ada proses oleh polisi di Polsek, Polres, maka Polisi Militer bisa intervensi (campur tangan) dan Polisi tidak berdaya,” paparnya.

“Ada orang diperiksa di Polsek atau Polres, POM zaman dulu bisa ambil orang itu (Polisi) entah untuk apa,” sambung Sugeng.

Ketua IPW menyebut, alasan Kepolisian mempertahankan posisinya sebagai Polisi Sipil diduga kuat karena calon presiden nomor dua mantan seorang TNI AD.

“Nah kalau polisi punya kepentingan mempertanhankan posisinya sebagai Polisi Sipil, maka ada alasan logis polisi tidak mendukung no 2 (Capres) karena Prabowo adalah seorang mantan TNI,” ungkapnya.

Baca Juga :  Diskusi Terbuka Memperingati Hari Pers Nasional dan HUT Kota Bekasi: Membahas Peran Media Massa dalam Pembangunan Kota

“Dalam situasi politik Indonesia yang minus negarawan kebijakan politik keamanan bisa saja berubah dan itu bisa berdampak institusi polri dibawah panglima TNI atau Menhan,” kata Sugeng.

“Jadi adalah logis polisi menghendaki tetap dibawah seorang Presiden yang murni sipil,” jelasnya.

Namun, IPW berpendapat Polisi harus tetap sebagai institusi keamanan sipil, karena itu polisi harus membenahi diri untuk dipercayai masyarakat.

“Sehingga kalau polisi dipercayai masyarakat, maka masyarakat sendiri yang akan mempertahankan posisi Polri seperti saat ini,” kata Sugeng.

“Kalau tidak, maka masyarakat juga akan tidak peduli pada polisi,” ujarnya.*

 

Erzan

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru