Dugaan Polisi Terlibat Pemenangan Pilpres 2019, IPW : Apa Yang Disebut Haris Azhar Benar

- Jurnalis

Minggu, 24 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TELUSUR NEWS – Indonesia Police Watch (IPW) menanggapi ucapan kontroversi Aktivis (Hak Asasi Manusia), Haris Azhar terkait dugaan keterlibatan Polisi dalam pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang lalu.

Ketua Presidium IPW , Sugeng Teguh Santoso menuturkan, apa yang dikatakan oleh Haris tentang dugaan Polisi terlibat pemenangan pilpres 2019 banyak benarnya.

“Terkait dugaan polisi terlibat dalam pemenangan pilpres Jokowi (2019) secara politis, polisi pasca reformasi 1998, (dengan) diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana institusi Polri bertanggung jawab pada Presiden,” kata Sugeng dalam pesan WhatsApp, Minggu 24 Oktober 2021.

“Dimana masa Orba sebelumnya Polisi dibawah Panglima TNI yang mana kita ketahui TNI dulu identik dengan AD maka posisi polri saat ini punya kepentingan untuk dipertahankan sebagai Polisi Sipil dan lepas dari TNI,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketua IMI Bamsoet Apresiasi Gelaran HOGERS Indonesia Drag Race of National Event 2

Sugeng menjelaskan, mengenang pada masa lalu ketika Polisi dibawah ABRI (TNI AD saat itu), maka Polisi adalah subordinasi (bawahan) dari TNI Angkatan Darat.

“Jadi ketika ada proses oleh polisi di Polsek, Polres, maka Polisi Militer bisa intervensi (campur tangan) dan Polisi tidak berdaya,” paparnya.

“Ada orang diperiksa di Polsek atau Polres, POM zaman dulu bisa ambil orang itu (Polisi) entah untuk apa,” sambung Sugeng.

Ketua IPW menyebut, alasan Kepolisian mempertahankan posisinya sebagai Polisi Sipil diduga kuat karena calon presiden nomor dua mantan seorang TNI AD.

“Nah kalau polisi punya kepentingan mempertanhankan posisinya sebagai Polisi Sipil, maka ada alasan logis polisi tidak mendukung no 2 (Capres) karena Prabowo adalah seorang mantan TNI,” ungkapnya.

Baca Juga :  IPW Apresiasi Langkah Kapolda Banten Terkait Perilaku Anggotanya Saat Pengamanan Demo

“Dalam situasi politik Indonesia yang minus negarawan kebijakan politik keamanan bisa saja berubah dan itu bisa berdampak institusi polri dibawah panglima TNI atau Menhan,” kata Sugeng.

“Jadi adalah logis polisi menghendaki tetap dibawah seorang Presiden yang murni sipil,” jelasnya.

Namun, IPW berpendapat Polisi harus tetap sebagai institusi keamanan sipil, karena itu polisi harus membenahi diri untuk dipercayai masyarakat.

“Sehingga kalau polisi dipercayai masyarakat, maka masyarakat sendiri yang akan mempertahankan posisi Polri seperti saat ini,” kata Sugeng.

“Kalau tidak, maka masyarakat juga akan tidak peduli pada polisi,” ujarnya.*

 

Erzan

Berita Terkait

Pemkab Bekasi Serahkan Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi Pada Pemkot Bekasi
Danlanud Husein Sastranegara: Ayo Cegah Kasus Bullying Dini di Sekolah
Terkesan Tidak Transparan Anggaran, KPU Minsel Pilih-pilih Media Untuk Gelontorkan Anggaran Publikasi Kegiatan
Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan
Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024
Dukung Peningkatan Kualitas Kesehatan sebagai Faktor Indeks Pembangunan Manusia, Menteri AHY Teken MoU dengan Menkes
Panitia Dinilai Tidak Profesional, Kontingen Bolmong Kecewa Tidak Bisa Ikut Turnamen Pencak Silat Bupati Minsel Cup 2024
Menteri AHY Resmikan Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 09:49 WIB

Pemkab Bekasi Serahkan Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi Pada Pemkot Bekasi

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:57 WIB

Danlanud Husein Sastranegara: Ayo Cegah Kasus Bullying Dini di Sekolah

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:19 WIB

Terkesan Tidak Transparan Anggaran, KPU Minsel Pilih-pilih Media Untuk Gelontorkan Anggaran Publikasi Kegiatan

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:11 WIB

Peresmian Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik di Papua Barat, Pelayanan Pertanahan Lebih Efisien, Efektif, dan Transparan

Kamis, 18 Juli 2024 - 09:16 WIB

Kelola Komunikasi Publik dengan Baik, Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Top GPR Award 2024

Berita Terbaru