ICPW Sesalkan Sikap Kapolres Nunukan Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anggotanya

- Jurnalis

Selasa, 26 Oktober 2021 - 23:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TELUSUR NEWS – Ketua Presidium Indinesian Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto menyesalkan sikap Kapolres Nunukan, AKBP Syaiful Anwar yang bersikap tidak selayaknya sebagai seorang pemimpin.

“Apalagi, peristiwa ini terjadi pada peringatan ke-69 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, tidak pantaslah, ya,” kata Bamsur dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021.

Sebelumnya, beredar di media sosial terkait video viral yang memperlihatkan Kapolres Nunukan, AKBP SA melakukan kekerasaan kepada anak buahnya, Brigadir SL anggota Polres Nunukan pada Kamis (21/10) yang lalu.

Dalam video tersebut terlihat Kapolres SA memukul dan menendang seorang anggota polisi di Aula Polres Nunukan, Kalimantan Utara.

Baca Juga :  Terbitkan STR Cegah Kekerasan Anggota, ICPW: Kapolri Sosok Pemimpin Teladan

Menurut Ketua ICPW, sikap kekerasaan terhadap anggotanya berpotensi mencederai institusi Polri dimata publik.

“Apalagi Polri sendiri mengusung prediktif, responsibilitas, dan transparansi atau biasa disebut presisi,” ujar Bamsur.

Jika ini dibiarkan, kata Bamsur, dikhawatirkan akan merusak citra Polri yang Presisi.

“Sehingga semangat Presisinya jadi tidak bermakna,” kata aktivis ’97 ini.

Karena itu, Ketua ICPW mengapresiasi sikap Kapolda Kaltara yang langsung menonaktifkan AKBP SA dari jabatannya.

Pencopotan itu tertuang surat perintah (sprint) bernomor 953 yang ditanda tangani Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Bambang Kristiyono, Senin (25/10/21).

Baca Juga :  Hearing DPRD Minut, Terkait Dugaan Praktek Pungli di Desa Wori

Diketahui, pelaku AKBP SA telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri untuk kasus tersebut.

Sikap tegas Polri, kata Bamsur patut diapresiasi bersama. Namun, tidak kalah pentingnya UU No 2 Thn 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13.

“Selama ini hanya menonjolkan penegakkan hukumnya, tapi pengayoman dan pelayanan ke masyarakat tidak menonjol,” paparnya.

Ketua ICPW mengusulkan, ke depan agar dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap anggota Polri secara berkala.

“Bukan hanya, untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata tetapi juga, penyalahgunaan jabatan,” ujarnya.*

 

 

 

 

 

Erzan

Berita Terkait

Menteri AHY Terima Audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia
OPSI: Kolaborasi Pemerintah dan OMS Bekasi, Langkah Konkret Eliminasi HIV
Mahasiswa Tuntut Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Ditangkap Atas Dugaan Korupsi
Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bantu Perbaikan Mushalla PWI Bekasi
Kanwil BPN Sulut Tertutup dengan Wartawan, Inakor Sulut dan BMN Buka Suara
Di Tengah Euforia Piala Eropa, PTM Kedai Kopi Gelar Kejuaraan Tenis Meja
Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah
Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:39 WIB

Menteri AHY Terima Audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia

Selasa, 25 Juni 2024 - 00:59 WIB

OPSI: Kolaborasi Pemerintah dan OMS Bekasi, Langkah Konkret Eliminasi HIV

Senin, 24 Juni 2024 - 22:36 WIB

Mahasiswa Tuntut Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Ditangkap Atas Dugaan Korupsi

Senin, 24 Juni 2024 - 20:47 WIB

Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bantu Perbaikan Mushalla PWI Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 18:11 WIB

Kanwil BPN Sulut Tertutup dengan Wartawan, Inakor Sulut dan BMN Buka Suara

Senin, 24 Juni 2024 - 07:59 WIB

Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah

Minggu, 23 Juni 2024 - 20:56 WIB

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Minggu, 23 Juni 2024 - 17:31 WIB

Evaluasi Optimalisasi Eksistensi, Kanwil BPN Provinsi Kalbar Tuai Apresiasi

Berita Terbaru