Kaum Milenial Jangan Hanya Jadi Bumper Parpol

- Jurnalis

Selasa, 30 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Telusur News – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan, , partainya telah mulai meregenerasi kepengurusan sejak dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

“Golkar sudah memberi kesempatan anak muda untuk duduk di Senayan, seperti bisa kita lihat ada Meutya Hafid. Di daerah juga sama, banyak orang muda usia 40-an yang sudah jadi pengurus dan duduk di dewan,” jelasnya, dalam Acara Talk Show NAWACITA TV dengan tema” Peluang Caleg Milenial di Pemilu 2024” di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dengan demikian, kata Zulfikar, telah membuktikan bahwa di Golkar milenial bukan hanya sekedar pajangan. Melainkan ada peran fungsionaris partai yang telah diserahkan ke anak muda.

“Yang lebih penting parpol harus dapat mentransformasi semangat milenial, dengan tindak tanduk yang sesuai harapan milenial. Tanpa itu tak bisa,” katanya.

Baca Juga :  Ade Muksin Mendaftar Calon Ketua PWI Bekasi: Misi Mensejahterakan Wartawan dan Meningkatkan SDM

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Hetty Mendrofa menekankan perlu juga melihat bahwa kelompok milenial harus diakomodir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik.

“Dalam konteks Pemilu 2024, kelompok milenial dari sisi kuantitas akan menjadi lebih dominan apalagi jumlah pemilih milenial diprediksi hampir 60 persen saat itu,” tutur Herry .

Lebih lanjut Herry mendorong agar komitmen setiap Partai Politik dalam merekrut dan menempatkan kelompok milenial tidak bersifat wacana atau bumper parpol.

“Harus direalisasi bahwa Parpol yang selama ini didominasi oleh kelompok usia tua disaat Pemilu 2024 alangkah baiknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi milenial berkiprah lebih lagi,” ujar Herry Mendrofa.

Di sisi lain, Herry juga melihat bahwa perlu perbaikan sistem politik terutama budaya politik yang cenderung koruptif.

Baca Juga :  Tiga Kios Hangus Dilalap Si Jago Merah

“Perilaku korupsi ini adalah variabel utama yang bisa mengubah persepsi milenial untuk pasif atau aktif pada konstelasi politik. Artinya Parpol jika ingin merealisasikan potensi dan menempatkan milenial maka persoalan ini harus tuntas sebelum 2024,” kata Herry.

Bahkan Herry mendorong agar setiap Parpol memiliki sistem yang memberikan ruang bagi dnanya milenial di dalam internalnya.

“Milenial itu identik dengan kreatifitas dan digitalisasi. Parpol harus menangkap isu ini kemudian menggarapnya dengan baik agar milenial tertarik,” ucap Herry Mendrofa.

Selain itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, banyaknya caleg milenial belum berbanding lurus dengan pilihan milenial.
“Pada Pemilu 2019 kaum milenial ini hanya menjadi jargon yang tidak jelas lagi. Bukan tidak mungkin bisa berlanjut di Pemilu 2024 mendatang,” kata Lucius. ***

 

Berita Terkait

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru
Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa
Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai
Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin
‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus
Delapan Dugaan Pelanggaran Pilhut Desa Kamangta Oleh Panitia Terungkap dalam Klarifikasi, Masyarakat Desak Penegakan Aturan
Sidang Praperadilan Kedua di PN Bekasi: Pemohon Uji Sahnya SP2 Lid Polres Metro Bekasi Kota
Wali Kota Bekasi Apresiasi HUT ke-51 PSM Kota Bekasi, Ajak Lansia Tetap Sehat dan Produktif

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:49 WIB

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru

Kamis, 9 Juli 2026 - 19:20 WIB

Tim Hukum Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa Jadi Sorotan, Masyarakat Minta Bupati Batalkan Pelantikan HK: Banyak Sengketa

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:55 WIB

Masyarakat Menggugat, Tim Panitia Pilhut Kabupaten Minahasa 2026 Dinilai Tidak Netral: Masyarakat Akan Gelar Aksi Damai

Selasa, 7 Juli 2026 - 17:54 WIB

Ada apa Kejari Kota Bekasi Jadwalkan Periksa Pimpinan Disdagperin

Selasa, 7 Juli 2026 - 12:30 WIB

‎Sidang Pembuktian Praperadilan SP3 Polres, Kuasa Hukum dan Pemohon Desak Hakim Membuka Kembali Kasus

Berita Terbaru