Kemendagri Diminta Hati-Hati, Bhagasasi Institut: Jangan Sampai Penetapan Pj Bupati Kabupaten Bekasi Melanggar Hukum

- Jurnalis

Jumat, 20 Mei 2022 - 19:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KAB. BEKASI – Ramai dukung-mendukung calon Pj. Bupati Bekasi menjelang berakhirnya masa jabatan Plt. Bupati Bekasi menjadi sorotan publik masyarakat Kab. Bekasi, mulai dukungan terhadap salah satu calon dari 3 (tiga) nama yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat hingga nama lain yang tidak masuk dalam usulan.

Ahmad Rizal Fauzi, perwakilan Bhagasasi Institut melalui hasil kajiannya, menilai usulan Gubernur Jawa Barat telah melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh Kemendagri.

“Berdasarkan fakta dari hasil kajian yang kami temukan, dalam Surat Kemendagri No. 131/2388/OTDA tentang Persiapan Penugasan Penjabat Kepala Daerah tanggal 4 April 2022, dalam poin 2 dijelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat diminta untuk mengusulkan 3 nama calon sebagai bahan pertimbangan Kemendagri untuk menetapkan Pj. Bupati Bekasi selambat-lambatnya maksimal 30 Hari Kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Plt. Bupati Bekasi. Kemudian, berdasarkan surat Surat Gubernur Jawa Barat No. 2397/KPG.19.01/Pem Otda, tentang Usulan Penetapan Pemberhentian Wakil Bupati dan Usulan Pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, dibuat dan disampaikan pada tanggal 26 April 2022. Artinya, surat usulan tersebut kami duga cacat administrasi, karena sudah melawati batas maksimal yaitu 30 Hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Plt. Bupati Bekasi, yaitu tanggal 22 Mei 2022,” dalam keterangan tertulis Jumat (20/05/2022)

Baca Juga :  Periode 2021-2026, Walikota Bekasi Lantik Dirut Perumda Tirta Patriot

“Kami mendesak agar Kemendagri dalam mengambil keputusan harus melihat dengan jernih, jangan sampai ada hal-hal yang menjadi persoalan apalagi persoalan hukum dikemudian hari. Kami juga meminta kepada Kemendagri agar dalam menetapkan Pj. Bupati tanpa mempertimbangkan usulan Gubernur Jawa Barat, mengingat surat usulan tersebut barbau cacat administrasi, ini penting agar terpilihnya Kepala Daerah tanpa adanya maladministrasi,” pungkasnya.

Baca Juga :  Tim Kesehatan Satgas Yonif 126/KC Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Kepada Masyarakat Perbatasan

Di sisi lain, Koordinator Bhagasasi Institut Ombi Hari Wibowo, juga mendorong kepada Kemendagri agar bersikap netral dan bersih serta transparan dalam proses penetapan Pj. Bupati Bekasi.

“Kemendagri harus netral, tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik ataupun nepotisme, ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, Kemendagri juga harus transparan, seperti keterbukaan terkait Surat Persiapan Penugasan PJ kepala Daerah serta Surat balasan Usulan (Rekomendasi) Gubernur Jabar ke Kemendagri, agar proses penetapan berjalan lancar dan kondusif,” imbuhnya.

Ombi juga mengajak kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda dan seluruh elemen di Kabupaten Bekasi agar ikut mengawal penetapan Kepala Daerah dengan semangat persatuan, dan yang terpenting tetap sesuai administrasi dan aturan yang berlaku, Tutupnya.

(*/)

Berita Terkait

Menteri AHY Terima Audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia
OPSI: Kolaborasi Pemerintah dan OMS Bekasi, Langkah Konkret Eliminasi HIV
Mahasiswa Tuntut Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Ditangkap Atas Dugaan Korupsi
Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bantu Perbaikan Mushalla PWI Bekasi
Kanwil BPN Sulut Tertutup dengan Wartawan, Inakor Sulut dan BMN Buka Suara
Di Tengah Euforia Piala Eropa, PTM Kedai Kopi Gelar Kejuaraan Tenis Meja
Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah
Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Berita Terkait

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:39 WIB

Menteri AHY Terima Audiensi Duta Besar Kanada untuk Indonesia

Selasa, 25 Juni 2024 - 00:59 WIB

OPSI: Kolaborasi Pemerintah dan OMS Bekasi, Langkah Konkret Eliminasi HIV

Senin, 24 Juni 2024 - 22:36 WIB

Mahasiswa Tuntut Mantan Dirut Perumda Tirta Bhagasasi Ditangkap Atas Dugaan Korupsi

Senin, 24 Juni 2024 - 20:47 WIB

Ketua DPD PKS Kota Bekasi Bantu Perbaikan Mushalla PWI Bekasi

Senin, 24 Juni 2024 - 18:11 WIB

Kanwil BPN Sulut Tertutup dengan Wartawan, Inakor Sulut dan BMN Buka Suara

Senin, 24 Juni 2024 - 07:59 WIB

Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah

Minggu, 23 Juni 2024 - 20:56 WIB

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Minggu, 23 Juni 2024 - 17:31 WIB

Evaluasi Optimalisasi Eksistensi, Kanwil BPN Provinsi Kalbar Tuai Apresiasi

Berita Terbaru